Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2011 Tanggal : 31 Maret 2011 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 I.
PENDAHULUAN.
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan alokasi DAK ke Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, sarana perdagangan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan TA 2011 tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak. Prioritas diberikan kepada Daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan tahun
2009. Prasarana pemerintahan yang dibangun merupakan aset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis, selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah juga mampu menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.
Di sisi lain, sebagai implikasi dari pembangunan prasarana pemerintahan di daerah khususnya bagi daerah pemekaran/daerah otonom baru diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap pusat pertumbuhan baru (growth pole), peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), iklim investasi yang kondusif di berbagai sektor yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi peningkatan PAD.
Pembangunan prasarana kantor tersebut perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta memiliki manfaat, keserasian, kesesuaian dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja, tidak mewah, serta dirancang sesuai dengan estetika, budaya lokal dan aspek teknis lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka efektivitas penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri perlu MENETAPKAN petunjuk teknis meliputi dasar pemikiran, persyaratan teknis mencakup penyusunan indikator capaian sasaran, standar jumlah ruang dan luas gedung kantor serta kondisi dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipedomani agar gedung kantor prasarana pemerintahan benar-benar berfungsi sebagai fasilitas pendukung kinerja pelayanan publik di daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dikaitkan dengan implikasi penerapan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai indikator, tolok ukur capaian sasaran program/kegiatan, persyaratan umum dan hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2011 yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah penerima DAK Prasarana Pemerintahan, II.
TUJUAN DAN SASARAN A.
Tujuan Menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru/pemekaran dan/atau dampak permekaran serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.
B.
Sasaran Diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/ Bupati/Walikota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerah otonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran. Selain itu, diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah menyediakan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan arah penggunaan, maka lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan sesuai urutan prioritas, meliputi :
1. Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD;
3. Pembangunan/perluasan gedung kantor Badan;
4. Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas; dan
5. Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPD Lainnya.
III.
INDIKATOR DAN CAPAIAN A.
Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu memperhatikan hal-hal antara lain:
1. Menerapkan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah orang, jumlah unit, meter persegi (m2), prosentase dan sebagainya.
4. Disesuaikan dengan jumlah dan ukuran ruang kantor.
5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).
6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran(output) dan satu hasil (outcome).
7. Besaran alokasi yang diterima.
8. Rasio luas kantor dan jumlah pegawai.
9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
10. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
11. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.
Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati sebagai berikut :
Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Bupati.
No.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
a. Capaian Program Tersedianya gedung kantor Bupati dan DPRD yang memenuhi standar prasarana pemerintahan daerah.
....% (diisi dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD)
b. Masukan/input (kegiatan) Jumlah alokasi kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rp....... (diisi dengan jumlah rupiah)
c. Keluaran/output (kegiatan) Terbangunnya gedung kantor Bupati.
unit (diisi dengan jumlah unit bangunan gedung) m2 (diisi dengan luas gedung
d. Hasil/outcome (kegiatan) Berfungsinya gedung kantor Bupati.
....% (diisi dengan prosentase ber- fungsinya gedung kantor bupati untuk kegiatan operasional dan pelayanan publik) www.djpp.kemenkumham.go.id
B.
Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.
IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN A. Perencanaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dalam rangka menyiapkan desain bangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan, perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah.
Pembangunan/perluasan gedung kantor yang mempersyaratkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah diperlukan sebagai upaya mendorong daerah mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan daerah, dan keseimbangan lingkungan, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan berkelanjutan.
Hal tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga keseimbangan dan keserasian antar daerah, juga menghindari kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap gangguan bencana alam, kerusakan potensi sumber daya alam dan dampak lainnya bagi lingkungan hidup guna mewujudkan ruang yang aman dan nyaman serta produktif.
2. Memiliki nilai/manfaat untuk peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja aparatur sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang secara langsung berfungsi dan memiliki nilai/manfaat guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.
Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD memiliki nilai yang strategis selain sebagai lambang kebanggaan daerah, juga merupakan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dan lembaga perwakilan rakyat daerah.
Khusus untuk gedung kantor dinas/badan/lembaga teknis daerah yang dibangun bermanfaat untuk mendukung kelancaran proses pelayanan, menjalin hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, memacu motivasi dan semangat kerja yang lebih tinggi, meningkatkan pengendalian dan pengamanan baik yang sifatnya administratif maupun operasional tugas kantor.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai/manfaat pembangunan gedung kantor perlu memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, manfaat fungsional, keselamatan, kesejahteraan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta beban dan kemampuan keuangan daerah.
3. Kenyamanan gedung kantor.
Untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing SKPD, perlu didukung dengan kondisi yang nyaman, memiliki keleluasaan bergerak secara sehat, teratur, kecukupan cahaya dan ventilasi yang sehat dan didukung dengan fasilitas ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai.
4. Daya tahan konstruksi bangunan kantor.
Konstruksi bangunan dan ruangan perkantoran perlu didesain agar menghasilkan struktur konstruksi bangunan yang memiliki daya tahan dan kekuatan terhadap berbagai kondisi geografis dan geologis masing-masing daerah, seperti konstruksi tahan gempa, tahan api, tahan air, konstruksi daerah rawa, pesisir dan sebagainya.
Hal tersebut diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik rawan bencana alam/gempa, rawan kebakaran, rawan banjir dan daerah yang berada di wilayah rawa dan pesisir/kepulauan.
5. Berbasis estetika dan artistik budaya lokal Bentuk dan desain konstruksi bangunan kantor agar diupayakan berbasis estetika dan artistik budaya lokal. Hal tersebut dimaksudkan agar bangunan kantor memiliki ciri dan kekhususan dibandingkan dengan bangunan lainnya, mudah untuk diakses dan merupakan bagian dari upaya pelestarian/pengenalan budaya lokal di daerah setempat
6. Tidak berkesan mewah, sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta hemat energi.
Bentuk dan bangunan ruangan/kantor yang direncanakan harus menghindari kesan bergaya mewah, agar tidak menimbulkan dampak dan citra yang kurang baik di kalangan masyarakat sekitar dan hemat energi sehingga menghindari adanya kesan pemborosan terhadap keuangan negara/daerah.
Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembangunan gedung kantor menerapkan prinsip kewajaran dan kepatutan baik dilihat dari aspek biaya maupun bentuk dan struktur konstruksi bangunan berkesan sederhana tanpa mengurangi nilai, kualitas dan manfaat yang dimiliki. Bentuk dan struktur bangunan kantor sedapat mungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi, mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamour dan lebih memanfaatkan bahan material produksi buatan dalam negeri.
7. Dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan/perluasan.
Bangunan prasarana kantor sebaiknya memiliki "master plan" yang memungkinkan untuk dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar prasarana kantor yang dibangun dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan/atau penambahan beban tugas dan fungsi organisasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
8. Memberikan dampak ekonomis.
Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan dampak ekonomis bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat di daerah. Dampak ekonomis bagi daerah dimaksud diutamakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan, baik di sektor informal, sektor barang dan jasa, sektor perumahan, dan sektor lainnya serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung kantor harus memperhatikan letak dan lokasi wilayah yang benar-benar potensial dan layak, sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagi daerah.
9. Memberikan dampak peningkatan PAD.
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, bertumbuhnya investasi, meningkatnya daya jual tanah dan terbukanya lapangan/kesempatan kerja dibarengi dengan terbangunnya prasarana pemerintahan daerah yang layak dan memadai akan mampu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat maupun dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan PAD.
10.Penganggaran program/kegiatan sesuai dengan prinsip desentralisasi.
Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi didasarkan pada struktur dan kodifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi serta jenis program dan kegiatan.
Pentingnya pengkodefikasian ini dengan pertimbangan antara lain memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta untuk keselarasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan keuangan Negara serta government financial statistic (GFS).
Rencana pembangunan gedung kantor prasarana pemerintahan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikonsultasikan dengan melampirkan data pendukung antara lain:
a. Rencana penggunaan yang memuat : kegiatan, tujuan, hasil (output), luas kantor lokasi, jumlah dana pendamping dan penjelasan lainnya yang diperlukan;
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
c. Gambar desain pembangunan gedung kantor (denah lantai, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri dan tampak samping kanan).
B. Teknis Pelaksanaan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah, dimaksud meliputi:
1. Pekerjaan persiapan (pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan);
2. Pekerjaan tanah dasar (galian tanah pondasi dan penimbunan);
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Pekerjaan pemasangan dinding, lantai dan plesteran;
4. Pekerjaan beton bertulang;
5. Pekerjaan kusen, pintu/jendela/ventilasi;
6. Pekerjaan Kap/Kuda-kuda/gording/atap/plafon;
7. Pekerjaan pemasangan kunci dan alat-alat lainnya;
8. Pekerjaan pengecatan dan finishing;
9. Pekerjaan instalasi listrik;
10.Pekerjaan instalasi/jaringan air;
11.Pekerjaan lain-lain dalam rangka penyelesaian.
Pedoman operasional pembangunan gedung kantor pemerintah daerah beserta proyeksi pendanaannya lebih lanjut agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelaksanaan tahapan pengerjaan yang didanai dari DAK agar dilakukan sampai dengan tahap penyelesaian (tidak termasuk pekerjaan persiapan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas).
C. Standar Jumlah dan Luas Kantor Prasarana Pemerintahan Daerah
1. Ruangan kantor prasarana pemerintahan adalah ruang kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD termasuk ruang rapat, ruang staf/adc dan ruang tunggu sesuai dengan kebutuhan.
2. Untuk kantor SKPD yang dibangun adalah ruang kerja yang melekat dalam jabatan struktural atau fungsional atau pelayanan administrasi perkantoran termasuk ruangan lainnya yang diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minimum prasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan, dinas, dan lembaga teknis daerah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007.
3. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota, kantor DPRD dan kantor SKPD tersebut di atas berpedoman pada standar minimal luas kantor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
4. Selanjutnya, untuk proyeksi penghitungan alokasi pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan menggunakan standar satuan harga bangunan per m2 disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dan dalam rangka efektivitas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, maka perencanaan pembangunan gedung kantor dimaksud dapat dilakukan dengan pendekatan perkiraan maju (forward estimate) dengan jangka waktu sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahunan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan agar benar-benar diutamakan untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta SKPD sesuai kebutuhan sampai siap untuk digunakan dan dicatat sebagai aset/kekayaan milik pemerintah daerah. Sehingga tidak diperkenankan alokasi dana tersebut dihibahkan maupun digunakan/ dimanfaatkan untuk membangun bagian tertentu, seperti pembuatan pagar.
V.
MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK-TP Tahun 2011 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :
0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
VI.
PELAPORAN
1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome), realisasi fisik dan jumlah dana yang terealisasi yang disertai dengan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi di lapangan untuk dijadikan dasar MENETAPKAN langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.
2. Laporan disusun oleh Gubernur untuk kegiatan DAK bidang Prasarana Pemerintahan Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatan DAK bidang Prasarana Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahapan selesai dilaksanakan.
b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Prasarana Pemerintahan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dimaksud.
4. Bagi daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Prasarana Pemerintahan secara tertib dan tepat waktu baik laporan tahapan maupun laporan akhir dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pengalokasian DAK Prasarana Pemerintahan tahun berikutnya.
VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan dalam penentuan letak dan lokasi wilayah pembangunan gedung kantor pemerintahan daerah yang dapat www.djpp.kemenkumham.go.id
memberikan implikasi terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan kesepakatan dengan Pimpinan DPRD sebagai dasar persetujuan penetapan letak dan lokasi kantor prasarana pemerintahan yang dibangun.
b. Mempersiapkan rencana pembangunan dan perluasan mempertimbangkan besaran alokasi, rencana tata ruang, dampak ekonomis, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.
c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha, dan kelompok masyarakat di daerah setempat dalam rangka mendorong kesadaran untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab mensukseskan program pembangunan dan perluasan kantor.
d. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan gedung kantor di wilayah/daerah setempat.
2. Sebagai acuan dalam MENETAPKAN Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan pembangunan gedung kantor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Standar satuan harga bangunan yang telah ditetapkan instansi pemerintah untuk pembangunan gedung negara/pemerintah daerah.
b. Indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di daerah setempat.
c. Proyeksi kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan yang dilaksanakan dengan mekanisme kontrak, agar berpedoman pada Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010.
4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya yang disebabkan alasan "force majeure" dan atau alasan yang signifikan dapat dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
5. Dengan ditetapkannya UNDANG-UNDANG Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pengelolaan keuangan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dalam APBD dilakukan mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.
6. Untuk optimalisasi pengelolaan keuangan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan di 14 (empat belas) Daerah Otonom Baru tahun 2008-2009 wajib memenuhi kriteria:
a. Telah diresmikan dan dilantik Pejabat Kepala Daerahnya.
b. Telah dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Telah ditunjuk Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD (Bagian Keuangan/BPKD/Dinas Pengelola Keuangan Daerah) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang sesuai kebutuhan.
d. Penyampaian nama dan nomor Rekening Kas Daerah yang dibuka pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat Bupati/Walikota atas nama Bendahara Umum Daerah masing-masing Daerah Otonom Baru, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Telah tersusun Perda tentang APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
f. Telah tersedia lahan untuk pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota atau DPRD dan kantor Badan/Dinas/LTD sesuai penggunaannya.
7. Dalam rangka penyiapan data pengalokasian DAK Bidang Prasarana Pemerintahan, agar Daerah menyampaikan data dan informasi mengenai prasarana pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, paling lambat pada bulan April 2011. Data prasarana pemerintahan dimaksud mencakup status kepemilikan (sewa, pinjam pakai), kondisi (rusak, rusak berat) dan rencana gedung/ruang kantor yang akan dibangun.
8. Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan di Kabupaten/Kota masing-masing.
9. Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penatausahaan keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan di Kabupaten/Kota.
10.Menteri Dalam Negeri
c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan di Provinsi sebagai penerima DAK Prasarana Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VIII. PENUTUP Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah.
MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2011 Tanggal : 31 Maret 2011 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2011 I.
PENDAHULUAN Transportasi memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.
Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di perdesaan karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.
Namun sampai saat ini, pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah. Keterbatasan akses transportasi di daerah perdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik termasuk di kawasan- kawasan strategis cepat tumbuh. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan masih rendah.
Dengan sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-TP Tahun 2011 mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/pihak/ masyarakat terkait serta terlaksananya koordinasi antara kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK-TP Tahun 2011.
II.
TUJUAN DAN SASARAN Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK-TP Tahun 2011.
www.djpp.kemenkumham.go.id
A.
Tujuan
1. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/ pihak/masyarakat terkait.
2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, Bappeda/Dinas Teknis di provinsi, serta Bappeda/Dinas Teknis di kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai melalui DAK-TP Tahun 2011.
B.
Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi desa.
III.
TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN SERTA INDIKATOR DAN CAPAIAN (RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGALOKASIAN) A.
Perencanaan dan Pemograman DAK-TP Tahun 2011
1. Berdasarkan penetapan alokasi DAK-TP Tahun 2011, Bupati penerima DAK- TP Tahun 2011 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK-TP Tahun 2011 secara partisipatif dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
3. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK-TP 2011 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
B.
PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TRANSPORTASI PERDESAAN (DAK- TP) TAHUN 2011 (dlm Juta Rupiah) NO KABUPATEN ALOKASI 1 Karo
3.043,1 2 Nias
4.243,8 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KABUPATEN ALOKASI 3 Simalungun
3.304,9 4 Serdang Bedagai
3.413,2 5 Pesisir Selatan
3.516,9 6 Kerinci
3.041,9 7 Sarolangun
3.300,0 8 Tebo
3.347,1 9 Belitung
3.066,8 10 Rejang Lebong
2.930,9 11 Seluma
3.491,7 12 Lebak
3.493,4 13 Pandeglang
3.469,0 14 Kebumen
3.171,4 15 Gunung Kidul
3.276,5 16 Probolinggo
2.979,0 17 Bantaeng
2.980,0 18 Jeneponto
2.994,2 19 Luwu
3.521,9 20 Maros
3.372,3 21 Pangkajene dan Kepulauan
3.000,3 22 Pinrang
3.026,0 23 Sindenreng Rappang
3.116,2 24 Tana Toraja
3.846,6 25 Wajo
3.364,5 26 Majene
3.337,8 27 Mamuju
3.802,7 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KABUPATEN ALOKASI 28 Polewali Mandar
3.437,4 29 Mamasa
4.240,9 30 Muna
3.512,0 31 Belu
4.021,4 32 Kepulauan Sula
4.496,7 33 Paniai
9.282,8 34 Mappi
6.931,5 35 Waropen
5.829,5 36 Yalimo
8.992,3 37 Fak Fak
4.385,0 38 Sorong Selatan
5.418,4 C.
Pemanfaatan kegiatan DAK-TP Tahun 2011
1. Jalan Poros Desa; Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT);
2. Angkutan Perdesaan; Pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiber glass.
D.
Kebijakan Penggunaan
1. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan;
2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata);
3. Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk mebiayai operasionalisasi angkutan perdesaan sesuai masa umur ekonomis; dan TOTAL
150.000,0 www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Daerah penerima DAK-TP Tahun 2011 wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK-TP Tahun 2011 yang diterimanya.
E.
Mekanisme Penyaluran Penyaluran DAK-TP Tahun 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq.Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
F.
Penggunaan dan Pelaksanaan Teknis
1. Penggunaan DAK-TP a) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat;
b) Angkutan perdesaan darat, berupa kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck) dengan spesifikasi utama kendaraan bermotor dengan konfigurasi sumbu 1,1 atau 4 roda; 1,2 atau 6 roda terdiri dari kabin (untuk mengangkut orang) dan bak muatan (untuk mengangkut barang); dan c) Angkutan perdesaan sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan, berupa kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerah kepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan motor tempel. Kapal motor digunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang agar aktivitas ekonomi bisa berkembang dengan spesifikasi utama kapal bermotor berupa jenis kapal fiber glass (kapal mesin tempel) atau kapal tradisional (kapal kayu), dengan memperhatikan karakteristik wilayah operasi yang dilakukan, melalui pemenuhan draft kapal, bobot mati, isi kotor, kecepatan kapal dan pemakaian bahan bakar dalam hal pengadaan kapal serta memiliki fasilitas pendukung seperti dermaga dan tambatan perahu dalam rangka operasionalisasi angkutan perdesaan tersebut.
2. Pelaksanaan kegiatan DAK-TP adalah sebagai berikut:
a) Gubernur bertanggung jawab memantau kabupaten-kabupaten penerima DAK-TP Tahun 2011 agar pelaksanaanya sesuai dengan sasaran yang diharapkan, dan Bupati melaksanakan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 sesuai dengan Petunjuk Teknis dimaksud;
b) DAK-TP Tahun 2011 diarahkan untuk membiayai pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa serta pengadaan www.djpp.kemenkumham.go.id
angkutan perdesaan darat dan kepulauan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT);
c) DAK-TP Tahun 2011 tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa serta pengadaan sarana transportasi angkutan perdesaan;
d) Dalam pelaksanaan kegiatan DAK-TP 2011 menggunakan metode penggadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e) Pemerintah Daerah perlu mengagendakan forum (pertemuan) berupa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan kegiatan DAK-TP, pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK-TP dan evaluasi kegiatan DAK-TP, serta mengagendakan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal BIna Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
f) Biaya operasional dan pemeliharaan angkutan perdesaan disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan daerah lainnya;
dan g) Dalam hal terdapat sisa dana dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan, maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang transportasi perdesaan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten adalah Bappeda dengan pengelola Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya dan Dinas Perhubungan atau istilah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK- TP Tahun 2011, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;
b) Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan c) Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK-TP Tahun 2011 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
G.
Indikator dan Capaian Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu memperhatikan hal- hal antara lain:
a) Menerapkan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
b) Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
c) Kebutuhan prasarana angkutan yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut.
d) Panjang jalan poros desa yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi.
e) Kebutuhan sarana angkutan perdesaan yaitu jarak dan waktu tempuh rata- rata dari desa ke ibukota kecamatan/kabupaten.
f) Karakteristik kewilayahan yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlah desa.
g) Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata).
h) Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).
i) Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran(output) dan satu hasil (outcome).
j) Besaran alokasi yang diterima.
k) Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
l) Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
m) Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.
Contoh : penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa dan Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan sebagai berikut :
Program : Transportasi Perdesaan Kegiatan : 1. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa
2. Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan No.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
a. Capaian Program Tersedianya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan yang sesuai kriteria dan standar.
....% (diisi dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD) www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Masukan/input (kegiatan) Jumlah alokasi kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa serta pengadaan sarana transportasi perdesaan Rp.......(diisi dengan jumlah rupiah)
c. Keluaran/output (kegiatan) Terbangunnya, terpelihara jalan poros desa dan terbelinya sarana transportasi perdesaan Ruas (diisi dengan panjang, luas dan lebar jalan) serta jumlah unit angkutan.
d. Hasil/outcome (kegiatan) Berfungsinya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan ....% (diisi dengan prosentase ber- fungsinya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan untuk kegiatan operasional dan pelayanan publik) H.
Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.
V.
MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK-TP Tahun 2011 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :
0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
VI.
PELAPORAN
1. Pelaporan pelaksanaan DAK-TP Tahun 2011 merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);
2. Kepala Daerah yang menerima DAK-TP Tahun 2011 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; Menteri Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id
dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Laporan sesuai tahapan disampaikan 7 (tujuh) hari setelah kegiatan;
b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011;
c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK-TP Tahun 2011 yang diterima Gubernur wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dimaksud.
4. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK-TP tahun berikutnya sesuai peraturan perundang- undangan.
VI.
HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Penentuan lokasi jalan poros desa dalam pelaksanaan DAK-TP untuk masing- masing daerah harus sesuai dengan Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.
2. DAK-TP diarahkan untuk membiayai pembangunan jalan poros desa dan pengadaan tansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksi menuju pada pusat (outlet) pemasaran.
3. DAK-TP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sarana transportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana transportasi tersebut.
4. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.
5. Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi;
VII.
PENUTUP Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Bidang Transportasi Perdesaan.
MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2011 Tanggal : 31 Maret 2011 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN (SPKP) TAHUN ANGGARAN 2011 I.
Pendahuluan Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat INDONESIA sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Dalam rangka mengejawantahkan maksud UUD RI Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional antara lain pengaturan perbatasan antar negara. Pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat.
Pengelolaan wilayah dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan.
Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, INDONESIA di wilayah darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di Wilayah Laut INDONESIA berbatasan dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, Singapura dan Timor Leste. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan Hukum Internasional.
Cakupan Wilayah Perbatasan terdiri dari Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5 (lima) Kabupaten:
Bengkayang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sambas. Provinsi Kalimantan Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Malinau, Kutai Barat dan Nunukan. Provinsi Papua mencakup 5 (lima) kabupaten / Kota yaitu: Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Merauke dan Kota Jayapura. Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kupang, Belu, dan TTU. Untuk perbatasan Laut cakupan wialayah Administrasi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro. Provinsi Riau mencakup 5 (lima) yaitu Bengkalis, Kalelawan, Inhil, Dumai dan Miranti. Provinsi Kepulauan Riau mencakup 6 (enam) kabupaten / kota yaitu Bintan, Karimun, Batam, Natuna dan Anambas.
Keterisolasian fisik wilayah merupakan akar permasalahan dari ketimpangan/ ketertinggalan pembangunan di sebagian besar kawasan perbatasan, khususnya di kecamatan terdepan dan pulau-pulau kecil terluar. Keterisolasian wilayah disebabkan www.djpp.kemenkumham.go.id
masih belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
Sebagai ilustrasi, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di kawasan perbatasan pada umumnya menjadi kendala aksesibilitas kawasan perbatasan karena kondisinya yang tidak memadai. Selain itu masih banyak terdapat ruas-ruas jalan di kawasan perbatasan yang belum berstatus sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Demikian pula dengan ketersediaan moda transportasi perairan atau kepulauan yang pada umumnya belum layak sehingga membahayakan keselamatan penumpang.
Keterisolasian fisik wilayah menyebabkan kegiatan ekonomi sulit berkembang dan kegiatan sosial masyarkat menjadi terhambat. Keterisolasian fisik menyebabkan pula ketergantunngan masyarakat yang tinggi kepada pelayanan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan kondisi sosial ekonomi dengan negara tetangga yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan dalam aspek pertahanan keamanan nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut perlunya suatu skema pendanaan yang diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan wilayah-wilayah kecamatan terdepan dan kawasan pulau kecil terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah maupun dengan negara tetangga. Walaupun selama ini Pemerintah telah memberikan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan yang bersifat memihak kepada wilayah di kawasan-kawasan perbatasan yang relatif tertinggal, misalnya terdepan dan terluar banyak yang belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan karena pembangunan pada umumnya lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan.
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) TA 2011 difokuskan pada upaya pengurangan keterisolasian fisik wilayah di kecamatan perbatasan dan kawasan pulau kecil terluar berpenduduk. Pelaksanaan DAK SPKP terkait erat dengan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dimana Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan salah satu prioritas dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014. Terdapat 3 (tiga) fokus pada prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan yang terkait dengan penanganan isu-isu di atas antara lain: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (2) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (3) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
Pemanfaatan DAK untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dalam RPJMN yaitu meningkatkan kondisi perekonomian kawasaan perbatasan dan pulau kecil terluar.
Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana di daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPKP disusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2011.
II.
TUJUAN SASARAN A.
Tujuan Instrumen DAK SPKP diharapkan dapat menjadi stimulan bagi daerah dalam mengatasi keterisolasian daerah perbatasan dan dapat mendorong terwujudnya integrasi/sinergritas pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, www.djpp.kemenkumham.go.id
khususnya antara sarana dan prasarana yang pembangunannya dibiayai DAK SPKP dengan sarana dan prasarana dengan sumber pembiayaan lain, khususnya pembangunan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
B.
Sasaran Diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi dan moda transportasi perariran/kepulauan untuk daerah perbatasan yang berbatasan dengan negara yang lebih maju sejalan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Berdasarkan arah penggunaan, maka lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sesuai urutan prioritas, meliputi:
1. Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan di luar jalan yang berstatus jalan provinsi dan kabupaten/kota yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan perbatasan, serta yang menghubungkan pusat permukiman dan antar produksi di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk dengan pusat pelayanan jasa, dan distribusi;
2. Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan
3. Moda transportasi perairan/kepulauan di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.
III.
INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN C. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu memperhatikan hal-hal antara lain:
12. Menerapkan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
13. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
14. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan panjang garis batas kecamatan.
15. Disesuaikan dengan sarana dan prasarana jalan, dermaga kecil atau tambatan perahu, dan transportasi perairan atau kepulauan.
16. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).
17. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran(output) dan satu hasil (outcome).
18. Besaran alokasi yang diterima.
19. Rasio luas wilayah kecamatan/desa perbatasan dan jumlah penduduk, seta panjang garis batas.
20. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
22. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.
Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang sebagai berikut:
Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.
Kegiatan : Moda Transportasi Perairan/Kepulauan.
No.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
a. Capaian Program Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan yang memenuhi standar SPKP.
....% (diisi dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD)
b. Masukan/input (kegiatan) Jumlah alokasi kegiatan moda transportasi perairan/ kepulauan.
Rp........(diisi dengan jumlah rupiah)
c. Keluaran/output (kegiatan) Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan.
unit (diisi dengan jumlah unit moda transportasi)
d. Hasil/outcome (kegiatan) Berfungsinya moda transportasi perairan/ kepulauan ....% (diisi dengan prosentase ber- fungsinya moda transportasi perairan/ kepulauan untuk mendukung mobiltasi angkutan orang dan barang) D. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).
Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dimaksud.
IV.
TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.
A.
Perencanaan dan Pemprogaman
1. Tingkat Pusat a) Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Perbatasan dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Bidang SPKP.
2. Tingkat Kabupaten a) Pemerintah Kabupaten penerima DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan, membuat Rencana Kegiatan secara partisipatif melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
b) Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
c) Rencana Kegiatan dan usulan perubahannya dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum tentang kesesuaian dengan prioritas nasional.
B.
Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK SPKP untuk setiap jenis prasarana adalah sebagai berikut:
1. Prasarana Jalan a) Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.
Pembangunan/rehabilitasi prasarana jalan melalui DAK SPKP harus disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lainnya, khususnya dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.
b) Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK, meliputi Kegiatan Pemrograman dan Penganggaran terdiri:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1) Penyusunan Daftar Ruas Jalan, Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten adalah menyusun daftar luas jalan no-status sesuai form data dasar prasarana jalan dan jembatan.
2) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas, Penyusunan ruas jalan prioritas jalan nonstatus Kabupaten adalah Dengan mempertimbangkan aspek- aspek, sebagai berikut: (1). Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka keterisolasian wilayah-wilayah desa/kecamatan perbatasan sehingga dspat memberikan akses keluar masuk orang dan barang; (2).
Penanganan jalan nonstatus bersifat integratif dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan Kecamatan, jalan Kabupaten, jalan Propinsi, dan jalan Nasional; (3). Pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses Jalan ke daerah potential, daerah terisolir, terpencil, dan daerah rawan bencana; dan (4). Penyusunan Program Penanganan, Penyusunan Program Penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.
c) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) 1) Penentuan program penanganan jalan nonstatus Kab:
Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan nonstatus atas dasar hasil survei yang berisikan data-data.
2) Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:
Jenis Kegiatan:
Kegiatan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi serta penggantian/pembangunan jembatan Tujuan/sasaran: Usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional di bidang perbatasan dan sesuai juknis.
Volume: Panjang (Km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km) 3) Perencanaan Teknis Jalan Non Status, Perencanaan Teknis Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
4) Pelaksanaan Konstruksi Jalan Non status, Pelaksanaan Konstruksi Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan mengacu kepada ketentuan didalam peraturan perundangan terkait.
6) Penilaian Kinerja Penilaian Kerja Meliputi :
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan.
Kinerja penyelenggaraan DAK bidang SPKP akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d) Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas.
Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah berupa peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.
e) Untuk Kegiatan pembangunan jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi).
f) Kegiatan Penggantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi serta kadang-kadang bagian struktur juga diganti termasuk bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dsb.
g) Pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan 2 ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan fondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.
h) Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya utnuk membiayai pemeliharaan jalan.
i) Daerah penerima DAK Bidang SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
j) Penyaluran DAK SPKP ke daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.01/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke daerah.
2. Prasarana Dermaga/Tambatan Perahu a) Dermaga (Tambatan Kapal/Perahu) 1) Pembangunan dermaga kecil atau tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.
2) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi perairan/kepulauan, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk menunjuk Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengoperasionalisasikan dan melakukan pemeliharaan moda tersebut.
3) DAK SPKP tidak dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi perairan/kepulauan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan moda transportasi tersebut.
Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id
daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi sesuai masa umur ekonomis. Biaya operasional dan pemeliharaan moda trnasportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan daerah lainnya;
b) Pengertian Tambat kapal/perahu merupakan tempat untuk menambatkan atau menyandarkan kapal/perahu dengan fungsi untuk membuka keterisolasian antara pulau sehingga diharapkan akan terjadi interaksi ekonomi di antara pulau-pulau kecil.
c) Persyaratan Umum Tambat kapal/perahu dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.
d) Spesifikasi Teknis 1) Spesifikasi teknis tambatan kapal/perahu :
Bentuk dan Ukuran Tambatan Kapal/Perahu, Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:
tipe marginal dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);
tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan kapal (perahu) yang mengkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu :
panjang tambatan kapal = n (1,1 L) n = jumlah kapal (perahu) L = panjang perahu.
2) Kedalaman Kolam Pelabuhan Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS;
Titik Nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan + 70 cm diatas pasang; dan Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data www.djpp.kemenkumham.go.id
pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.
3) Daerah penerima DAK Bidang SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
4) Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 54 tahun
2010. 5) Penyaluran DAK SPKP ke daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.01/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
3. Moda Transportasi Perairan/Kepulauan Penyediaann moda transportasi perairan atau kepulauan terdiri dari Speed Boat dan Alat Komunikasi.
a. Speed Boat, Speed Boat adalah kapal dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan orang dan barang yang akan diangkut serta kondisi topografi perairan/pesisir. Speed Boat ini mempunyai fungsi utama untuk mengangkut orang dan barang ke wilayah terisolir sekaligus memberikan akses masuk kepada wilayah tersebut.
b. Spesifikasi Teknis.
c. Bahan/Material, Bahan atau Material dapat berupa alumunium atau fibreglass atau kayu yang disesuaikan dengan ketersediaan material di lokasi kabupaten/kota setempat dengan mempertimbangkan tingkat ketepatan, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi perairan setempat.
d. Mesin Penggerak, Mesin penggerak untuk speed boat, besar (ukuran/kapasitas) dan jenisnya (in board/out board) menyesuaikan dengan material/bahan body speed boat sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai speed boat.
e. Speed Boat dilengkapi dengan :
1) alat navigasi yang sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi serta kedalaman laut yang berupa : kompas, GPS dan depth sounder, peta perairan INDONESIA (sesuai wilayah pengawasan).
2) alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain secara langsung dengan menggunakan suara (radio komunikasi, horn, sirene, megaphone, VHF Marine Radio (2-meteran, handy talkie) maupun tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera merah putih).
sistem penerangan, sistem penerangan yang digunakan untuk speed boat pengawasan terdiri dari: lampu kabin lampu navigasi (merah+hijau), lampu sorot dan lampu putar sesuai standar kapal pengawas.
Penanda Speed Boat www.djpp.kemenkumham.go.id
3) Logo Kementerian yang bersangkutan yang ditempatkan pada bagian luar kanan dan kiri dinding anjungan.
4) Nama kapal diambil dari nama jenis ikan yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan. Nama kapal perikanan ditulis dengan huruf kapital jenis Arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal dengan cat warna putih.
C.
Koordinasi Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK SPKP, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu Menteri membentuk:
1. Koordinasi Tingkat Pusat Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK SPKP antara lain:
a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di daerah perbatasan.
b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Juknis pelaksanaan Dana alokasi Khusus.
c. Kementeian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan anatar negara serta koordinasi terhadap pelaksana masing- masing Kementerian/Lembaga.
d. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum adalah unit pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan yang melakukan koordinasi penyusunan Juknis DAK SPKP beserta pelaksanaannya.
2. Koordinasi Tingkat Kabupaten
a. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggung jawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan sarana dan prasarana serta melakukan sinkronisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung upaya pengurangan keterisolasian kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk.
b. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum atau dengan istilah lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk di tingkat kabupaten sebelum melakukan pengalokasian/penempatan sarana dan prasarana yang akan diberikan kepada masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK SPKP di daerah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan SKPD lain terkait di kabupaten dan provinsi;
d. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) yang dibiayai dari DAK SPKP.
V.
MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan tahun 2011 di daerah mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor:
0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK07/2008,
900.3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
1. Tahap persiapan
a. Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan
b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional
2. Tahap Pelaksanaan
a. Kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Kerja
b. Kesesuaian hasil dengan NSPM
c. Pencapaian Sasaran
3. Tahap Pelaporan
a. Tingkat kepatuhan
b. Substansi laporan sesuai format dalam juknis
4. Tahap evaluasi
a. Evaluasi dampak dan manfaat
b. Evaluasi Kinerja VI.
PELAPORAN
1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP merupakan gamabaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome).
2. SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola www.djpp.kemenkumham.go.id
Perbatasan di tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat terget dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Perbatasan di tingkat kabupaten menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati yang berisikan laporan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.
4. Bupati yang menerima DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2011 menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal.
5. Kelalaian dalam penyampaian laporan triwulanan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.
VII. PENUTUP Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) Tahun Anggaran 2011.
MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id