SEKRETARIAT JENDERAL
(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Kepegawaian;
c. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
d. Biro Hukum;
e. Biro Keuangan dan Aset;
f. Biro Administrasi Pimpinan; dan
g. Biro Umum.
-
-
Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan Kementerian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan Kementerian;
c. fasilitasi penetapan kinerja di lingkungan Kementerian;
d. koordinasi perencanaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian;
e. koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran pinjaman hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan Kementerian;
f. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi program serta anggaran di lingkungan Kementerian;
h. penyusunan laporan kinerja Kementerian; dan
i. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.
Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program;
b. Bagian Perencanaan Anggaran;
c. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; dan
d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.
Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja dan penyusunan perencanaan program pinjaman dan hibah luar negeri ke dalam dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
-
-
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan Kementerian;
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan Kementerian;
c. penyiapan dan penyerasian program antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian; dan
d. penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program pinjaman hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan Kementerian.
Susunan organisasi Bagian Perencanaan Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian, koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pinjaman dan hibah luar negeri ke dalam dokumen perencanaan, koordinasi perencanaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan Kementerian;
b. penyiapan dan penyerasian bahan rencana anggaran antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian;
c. penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pinjaman hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian; dan
d. penyiapan koordinasi perencanaan, target, izin penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.
Susunan organisasi Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dokumentasi program dan anggaran serta pelaporan kinerja, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan sistem manajemen kinerja.
-
-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran;
c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
d. pelaksanaan fasilitasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian;
e. penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian; dan
f. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kinerja di lingkungan Kementerian.
Susunan organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran, fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah Sekretariat Jenderal, pengelolaan data, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Sekretariat Jenderal;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sekretariat Jenderal;
c. penyiapan dan penyerasian bahan program dan anggaran antarunit kerja Sekretariat Jenderal;
d. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal;
f. penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
g. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
-
-
h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.
Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha biro.
Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
b. pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan aparatur sipil negara;
c. pengelolaan assessment center dan uji kompetensi;
d. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
e. manajemen kinerja pegawai;
f. pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, serta manajemen naskah dan dokumen pegawai;
g. penyusunan kebijakan dan pengelolaan pengembangan karier pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan;
h. pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian;
i. pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
j. pengelolaan kesejahteraan, perizinan, dan pengoordinasian pemberian penghargaan aparatur sipil negara;
k. penegakan disiplin dan penyelesaian kasus disiplin dan kode etik aparatur sipil negara;
-
-
l. penyelesaian pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara;
m. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan pengoordinasian evaluasi regulasi di bidang kepegawaian;
n. pengelolaan layanan konsultasi psikologis pegawai;
o. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan kehumasan biro sumber daya manusia; dan
p. penerapan sistem aplikasi, proses perencanaan dan manajemen sumber daya manusia.
Biro Kepegawaian terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
b. Bagian Pengembangan Karir;
c. Bagian Mutasi; dan
d. Bagian Disiplin, Kinerja dan Penghargaan