Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018
A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
1. PROVINSI ACEH Rp674.374.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp270.186.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri
Rp404.188.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
2. PROVINSI SUMATERA UTARA Rp694.790.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp278.450.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp416.340.000,00
3. PROVINSI SUMATERA BARAT Rp1.084.684.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp243.795.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp409.413.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp431.476.000,00
4. PROVINSI RIAU Rp949.399.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp235.428.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp346.316.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp367.655.000,00
5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU Rp920.879.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp237.831.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp302.860.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENGEMBANGAN
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp380.188.000,00
6. PROVINSI JAMBI Rp983.574.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp260.334.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp355.465.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp367.775.000,00
7. PROVINSI SUMATERA SELATAN Rp642.894.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Rp248.181.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 di Daerah
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp394.713.000,00
8. PROVINSI BANGKA BELITUNG Rp896.443.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp254.694.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp329.287.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp312.462.000,00
9. PROVINSI BENGKULU Rp986.974.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp270.951.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp355.145.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp360.878.000,00
10. PROVINSI LAMPUNG Rp569.043.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp228.855.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp340.188.000,00
11. PROVINSI BANTEN Rp841.331.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp223.940.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp312.491.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp304.900.000,00
12. PROVINSI DKI JAKARTA Rp179.134.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp179.134.000,00
13. PROVINSI JAWA BARAT Rp718.538.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp236.268.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp482.270.000,00
14. PROVINSI JAWA TENGAH Rp265.952.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp265.952.000,00
15. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rp826.906.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp203.590.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp308.665.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri
Rp314.651.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
16. PROVINSI JAWA TIMUR Rp848.642.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp381.268.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp467.374.000,00
17. PROVINSI BALI Rp1.113.833.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp308.292.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp415.106.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp390.435.000,00
18. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp954.491.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp225.696.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp360.795.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp368.000.000,00
19. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rp634.106.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Rp264.106.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN PENGEMBANGAN
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp370.000.000,00
20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rp606.827.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp236.827.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp370.000.000,00
21. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rp670.556.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp250.556.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp420.000.000,00
22. PROVINSI SULAWESI UTARA Rp714.383.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp254.383.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp460.000.000,00
23. PROVINSI GORONTALO Rp1.137.435.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp312.245.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp432.540.000,00
b) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp392.650.000,00
24. PROVINSI SULAWESI TENGAH Rp1.072.563.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp273.450.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp399.113.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp400.000.000,00
25. PROVINSI SULAWESI BARAT Rp659.654.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp279.654.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp380.000.000,00
26. PROVINSI SULAWESI TENGGARA Rp653.130.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp258.130.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp395.000.000,00
27. PROVINSI SULAWESI SELATAN Rp1.256.434.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp306.633.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp501.801.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp448.000.000,00
28. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Rp976.032.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp243.904.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp361.940.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri
Rp370.188.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
29. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rp662.174.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp263.900.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp398.274.000,00
30. PROVINSI MALUKU Rp1.160.348.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp289.455.000,00
b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah Rp414.350.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Rp456.543.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4 Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri
31. PROVINSI MALUKU UTARA Rp694.647.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp264.647.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp430.000.000,00
32. PROVINSI PAPUA Rp927.883.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp348.723.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp579.160.000,00
33. PROVINSI PAPUA BARAT Rp899.634.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp355.530.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp544.104.000,00
34. PROVINSI KALIMANTAN UTARA Rp622.313.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Rp245.012.000,00
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SDM
1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri Rp377.301.000,00
B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
1. PROVINSI SUMATERA BARAT Rp1.000.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana Rp1.000.000.000,00
- Kab. Kepulauan Mentawai Rp1.000.000.000,00
2. PROVINSI RIAU Rp1.700.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp1.700.000.000,00
- Kab. Kepulauan Meranti Rp1.700.000.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
3. PROVINSI KEPULAUAN RIAU Rp2.900.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp2.900.000.000,00
- Kab. Karimun Rp2.900.000.000,00
4. PROVINSI BENGKULU Rp800.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana Rp800.000.000,00
- Kab. Seluma Rp800.000.000,00
5. PROVINSI LAMPUNG Rp1.600.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana Rp1.600.000.000,00
- Kab. Lampung Barat Rp800.000.000,00
- Kab. Pesisir Barat
Rp800.000.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
6. PROVINSI JAWA BARAT Rp950.000.000,00
a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA
1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I
a) Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah Rp950.000.000,00
- Kab. Kuningan Rp950.000.000,00
7. PROVINSI D.I YOGYAKARTA Rp950.000.000,00
a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA
1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I
a) Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah Rp950.000.000,00
- Kab. Bantul Rp950.000.000,00
8. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp1.500.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp1.500.000.000,00
- Kab. Sanggau Rp1.500.000.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
9. PROVINSI SULAWESI UTARA Rp2.200.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp2.200.000.000,00
- Kab. Kepulauan Sangihe Rp1.000.000.000,00
- Kab. Kepulauan Talaud Rp1.200.000.000,00
10. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Rp800.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana Rp800.000.000,00
- Kab. Lombok Timur Rp800.000.000,00
11. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rp1.600.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp800.000.000,00
- Kab. Belu Rp800.000.000,00
NO DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ALOKASI KOMPONEN PEMBINA 1 2 3 4
2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana Rp800.000.000,00
- Kab. Manggarai Barat Rp800.000.000,00
12. PROVINSI MALUKU UTARA Rp1.400.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp1.400.000.000,00
- Kab. Pulau Morotai Rp1.400.000.000,00
13. PROVINSI PAPUA BARAT Rp1.500.000.000,00
a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DITJEN BINA ADWIL
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Rp1.500.000.000,00
- Kab. Raja Ampat Rp1.500.000.000,00
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO