Koreksi Pasal 30

(1) Menteri mengajukan usul penetapan kebutuhan bagi Lulusan IPDN untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Berdasarkan penetapan kebutuhan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Menteri mengoordinasikan penyiapan berkas persyaratan pengangkatan CPNS Lulusan IPDN dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah memperoleh penetapan kebutuhan. (3) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan penetapan kebutuhan PNS Lulusan IPDN mengajukan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN keputusan pengangkatan CPNS Lulusan IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.