PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri

PERMEN Nomor 122 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. 4. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai. 5. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar. 6. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar. 7. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga. 8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 10. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar. 11. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. 12. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. 13. Program Pendayagunaan/re-entry adalah rangkaian kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar. 14. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai Izin Belajar. 15. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Pegawai Selesai Tugas Belajar. 16. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Kementerian Dalam Negeri. 17. Berbagi Pengetahuan/Sharing Knowledge adalah presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Pegawai Selesai Izin Belajar dalam forum berbagi ide. 18. Kerangka Acuan Kerja Proyek Pegawai yang selanjutnya disingkat KAK adalah pedoman pekerjaan Pegawai Selesai Tugas Belajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan Publikasi Karya Tulis. 19. Proyek Pegawai adalah implementasi dari KAK yang dilaksanakan oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang memiliki manfaat terhadap organisasi. 20. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja. 21. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai. 22. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar. 23. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para direktur jenderal dan/atau para kepala badan. 24. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Koreksi

(1) Tugas Belajar terdiri atas: a. program reguler dalam negeri; b. program reguler luar negeri; dan c. program pertautan. (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri. (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri. (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Pasal 8

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas: a. persyaratan umum; b. persyaratan khusus; dan c. persyaratan tambahan.

Pasal 9

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S1 (strata-satu), usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan untuk pendidikan program gelar D-III (diploma-tiga) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c); b. untuk program gelar magister, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); atau c. untuk program gelar doktor/profesi, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pasal 11

Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi: a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan; dan/atau b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Pasal 12

(1) Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11, wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri. (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada: a. Pegawai yang bersangkutan; dan b. Kepala Biro Kepegawaian. (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai (istri/suami/orang tua/wali). (4) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. dasar perjanjian; c. tujuan perjanjian; d. hak dan kewajiban para pihak; e. sanksi-sanksi; f. penyelesaian perselisihan; dan g. tanda tangan para pihak.

Pasal 13

(1) Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11, ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan b. pembinaan Program Pendayagunaan/re-entry setelah selesai Tugas Belajar.

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi: a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Pasal 15

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi: a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menjaga nama baik Negara dan organisasi Kementerian Dalam Negeri; c. menyelesaikan Program Studi; d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan; e. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi; f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi; g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi; h. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik; i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir; j. melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan: 1) ijazah program gelar terakhir dengan menunjukan ijazah asli; 2) transkip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menunjukan transkrip nilai asli; dan 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. l. menjalankan tugas Ikatan Dinas pada Kementerian Dalam Negeri selama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

(1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar D-III (diploma-tiga); b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat); c. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar magister; dan d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah terhitung mulai tanggal berakhirnya penugasan. (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g.

Pasal 17

(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar. (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat; b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau c. keadaan kahar/force majeure. (4) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi: a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian; b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar; c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi Beasiswa. (5) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Jenderal dapat MENETAPKAN surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, kepada Pegawai Tugas Belajar tersebut harus menyelesaikan Program Studi pada Lembaga Pendidikan lain dengan mekanisme Izin Belajar.

BAB Kedua

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

Koreksi

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas: a. persyaratan umum; b. persyaratan khusus; dan c. persyaratan tambahan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas; c. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional; d. sehat jasmani dan rohani; e. lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan menunjukan ijazah dan transkrip nilai asli; f. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan mutasi di Kementerian Dalam Negeri; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. akreditasi pendidikan paling rendah “B” (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah, dalam hal mengikuti Program Studi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri. (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. surat bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas; c. surat bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; e. copy ijazah terakhir dan transkrip nilai dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menunjukan ijazah dan transkrip nilai asli; f. surat pengantar dari sekretaris Unit Kerja, kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; g. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju; h. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi; dan i. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

Koreksi

BAB V

IZIN BELAJAR

Pasal 18

Koreksi

(1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri. (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program gelar dan/atau yang sederajat meliputi: a. sekolah menengah atas; b. diploma; c. sarjana; d. magister; e. doktor; dan/atau f. profesi atau spesialis.

Pasal 19

Koreksi

(1) Persyaratan pemberian Izin Belajar meliputi: a. telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di Kementerian Dalam Negeri; c. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar; d. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; g. akreditasi pendidikan paling kurang “B” (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah; h. surat pengantar Izin Belajar dari atasan langsung; dan i. surat rekomendasi Izin Belajar dari sekretaris Unit Kerja, kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2) Pegawai selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Izin Belajar sebelum masa Program Studi dimulai.

Pasal 20

(1) Kepala Biro Kepegawaian MENETAPKAN surat keputusan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian Program Studi yang akan diambil dengan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.

BAB VIII

PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 25

Koreksi

Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar dapat diberikan penyesuaian kenaikan pangkat apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 26

Koreksi

Persyaratan bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi: a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 27

Persyaratan bagi Pegawai Selesai Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi: a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional; dan/atau d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dibuktikan dengan sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 28

Ketentuan masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berlaku bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar yang memperoleh ijazah, yaitu: a. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan sekolah menengah atas dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun; b. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah D-III (diploma-tiga) dan/atau yang sederajat, dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c) paling singkat 1 (satu) tahun; c. magister, program profesi dokter atau program profesi apoteker, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan d. doktor atau program profesi spesialis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Pasal 30

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi: a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda (II/a); b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah D-II (diploma- dua)/D-III (diploma-tiga) yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan/atau pangkat golongan ruang Pengatur (II/c); c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah D-IV (diploma- empat)/S-1 (strata-satu) yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a); dan d. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, program profesi spesialis dan/atau doktor yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan/atau pangkat golongan ruang Penata (III/c).

Pasal 31

Persyaratan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi: a. ijazah program gelar terakhir dengan menunjukan ijazah asli; b. fotocopy surat keputusan pemberian Izin Belajar; c. laporan akhir atau skripsi; dan d. surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 32

(1) Kepala Biro Kepegawaian merencanakan dan menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Hasil pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 33

(1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan materi meliputi: a. penyesuaian ijazah tingkat I meliputi: 1) Pengetahuan Umum; dan 2) Pengetahuan Substantif. b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi: 1) pengetahuan umum; 2) pengetahuan substantif; dan 3) pengetahuan perkantoran. c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III dan IV meliputi: 1) pengetahuan umum; 2) pengetahuan substantif; 3) bahasa Inggris; dan 4) karya tulis. (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

BAB IX

PROGRAM PENDAYAGUNAAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Program Pendayagunaan/re-entry terdiri atas: a. Program Pendayagunaan/re-entry bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar; dan b. Program Pendayagunaan/re-entry bagi Pegawai Selesai Izin Belajar. (2) Kepala Biro Kepegawaian melakukan pembinaan Program Pendayagunaan/re-entry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.

Pasal 35

(1) Program Pendayagunaan/re-entry bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelaporan Hasil Studi; b. Sesi Adaptasi Masuk Kembali; c. Publikasi Karya Tulis; d. Berbagi Pengetahuan/Sharing Knowledge; e. KAK; f. Proyek Pegawai; dan/atau g. Pengembangan Karier Pegawai. (2) Pegawai Selesai Tugas Belajar wajib melaksanakan Tahapan Program Pendayagunaan/re-entry pada Biro Kepegawaian selama paling lama 6 (enam) bulan, dalam jabatan pelaksana yang tersedia di Biro Kepegawaian.

Pasal 36

Kepala Biro Kepegawaian melakukan Penempatan Kembali Pegawai Selesai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Program Pendayagunaan/re-entry sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 37

(1) Dalam hal Pegawai Selesai Tugas Belajar dilakukan Penempatan Kembali pada Unit Kerja, sebelum 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pegawai Selesai Tugas Belajar tersebut tetap diwajibkan untuk menyelesaikan Program Pendayagunaan/re-entry. (2) Pelaksanaan penyelesaian Program Pendayagunaan/re- entry sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan antara Pimpinan Unit Kerja, rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan/atau kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 38

Program Pendayagunaan/re-entry bagi Pegawai Selesai Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi: a. pelaporan hasil studi; b. publikasi karya tulis; dan/atau c. pengembangan karier Pegawai.

Pasal 39

Program Pendayagunaan /re-entry bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Koreksi

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program gelar profesi atau spesialis berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai. (2) Tugas Belajar program gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan program gelar profesi atau spesialis yang akan diambil.

Pasal 43

Koreksi

Dalam hal Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan kembali Tugas Belajar ke jenjang program gelar yang lebih tinggi, wajib terlebih dahulu melaksanakan Ikatan Dinas setelah selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya, paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 44

Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil masih berstatus sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan wajib melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 45

Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki ijazah program gelar yang lebih tinggi dapat diberikan hak kepegawaian, dengan ketentuan: a. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah sekolah menengah atas atau D-III (diploma-tiga) dan telah memiliki ijazah sarjana dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a); b. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah sarjana dan telah memiliki ijazah magister atau ijazah spesialis I dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b); dan c. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah magister dan telah memiliki ijazah doktor dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c).

Pasal 46

Ketentuan mengenai format: a. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada unit kerja bagi Pegawai Tugas Belajar; b. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas bagi Pegawai Tugas Belajar; c. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Tugas Belajar; d. perjanjian tugas belajar; e. Surat keputusan penetapan Pegawai Tugas Belajar; f. Surat pernyataan Pegawai izin belajar; g. Surat rekomendasi izin belajar dari sekretaris unit kerja, kepala biro/pusat Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan h. Surat keputusan penetapan Pegawai izin belajar. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomer 447), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA (5) SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA ... PROGRAM STUDI … UNIVERSITAS … MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. ............................................................................................. ............................................................................................. b. ............................................................................................ . ............................................................................................ .. Mengingat : 1. ............................................................................................ .. ............................................................................................ .. 2. ............................................................................................. . ............................................................................................ .. 3. ............................................................................................ .. ............................................................................................ . 4. ............................................................................................. ............................................................................................ .. 5. ............................................................................................ .. ............................................................................................ .. 6. ............................................................................................. . .............................................................................................. 7. ............................................................................................. . ............................................................................................ .. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : N a m a : …………………………………………………… . NIP. : …………………………………………………… . Pangkat/Gol.Ruang : …………………………………………………… . Jabatan : …………………………………………………… . .................................................................................................... KEDUA : .................................................................................................... .................................................................................................... KETIGA : .................................................................................................... ..................................................................................................... KEEMPAT : ............................................................................................. ....... ............................................................................................. ....... KELIMA : ............................................................................................. ....... ............................................................................................. ....... KEENAM : ............................................................................................. ....... ............................................................................................. ....... KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan: 1. …; 2. ... dst. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL (................................) (6) SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR Yang bertandatangan di bawah ini: Nama :.................................................................................................... NIP : ................................................................................................... Pangkat/Gol : .................................................................................................... Jabatan :................................................................................................... dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Izin Belajar pada program …, maka saya bersedia untuk: 1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan; 2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan; 3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan 4. Mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/re-entry yang menjadi kewajiban Pegawai Izin Belajar dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ……………………….. Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6000,- (......................................) (7) SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR DARI SEKRETARIS UNIT KERJA ATAU KEPALA BIRO/PUSAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL ATAU KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNIT KERJA Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542 Fax. (021) 3458542, Email : www.kemendagri.go.id, SURAT REKOMENDASI NOMOR: Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ...................................................................................... NIP : ...................................................................................... Pangkat/Gol : ...................................................................................... Jabatan : ...................................................................................... Dengan ini memberikan rekomendasi kepada: Nama : ...................................................................................... NIP : ...................................................................................... Pangkat/Gol : ...................................................................................... Jabatan : ...................................................................................... Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan: 1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja. 2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program gelar …………….……………………….. Demikian Surat dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ……………………………. Sekretaris Unit Kerja, Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal atau Kepala Biro yang Membidangi Kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (………………………) (8) SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA ... PROGRAM STUDI … UNIVERSITAS … MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a. …….....................................…… ................................................... .................................................. .................................................... b. ................................................................................................ .... ............................................................................................ .......... Mengingat : 1. ............................................................................................ .......... ............................................................................................ ............ 2. ............................................................................................ .......... Memperhatikan: MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : N a m a : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : KEDUA .................................................................................................... KETIGA : KEEMPAT : KELIMA : KEENAM : KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan: 1. …; 2. ... dst. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL Ub. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN (................................)

Ketentuan masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berlaku bagi Pegawai Selesai Izin Belajar yang memperoleh ijazah yaitu: a. sekolah menengah atas, D-I (diploma-satu) dan/atau yang sederajat, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sekolah menengah pertama dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) paling singkat 1 (satu) tahun; b. sarjana muda, D-III (diploma-tiga) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan sekolah menengah atas dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun; c. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan menengah atas dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun; d. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah D-III (diploma-tiga) dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun; e. magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan f. doktor, program profesi spesialis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB X