PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

PERMEN Nomor 120 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kepedudukan. 5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. 9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. 10. Pembentukan adalah proses penetapan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baru untuk menangani tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. 11. Pengubahan adalah proses penataan organisasi UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dapat berupa penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon serta perubahan lokasi dan wilayah kerja. 12. Pembubaran adalah proses penghapusan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Koreksi

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatan.

Pasal 3

Koreksi

Wilayah kerja UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

Pasal 4

Penempatan kedudukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan efektivitas, efisiensi, kebutuhan koordinasi dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan lingkup kegiatan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Tugas UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi: a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan b. pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. pencatatan biodata penduduk; b. penerbitan KK; c. penerbitan KIA; d. penerbitan KTP-el; dan e. pindah dalam wilayah INDONESIA bagi Warga Negara INDONESIA. (2) Hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi: a. biodata penduduk; b. KK; c. KIA; d. KTP-el; dan e. surat keterangan pindah.

Pasal 7

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. kelahiran; b. kematian; c. lahir mati; d. perkawinan; e. perceraian; f. pengakuan anak; g. pengesahan anak; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan status kewarganegaraan; k. pembatalan perkawinan; l. pembatalan perceraian; dan m. peristiwa penting lainnya. (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c, huruf a sampai dengan huruf g dengan menerbitkan akta pencatatan sipil. (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf m dengan pembuatan catatan pinggir. (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 8

(1) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. (2) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. (3) Dokumen hasil pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf j diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

BAB Kedua

Tugas dan Lingkup Kegiatan

Pasal 5

Koreksi

Tugas UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi: a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan b. pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 10

Koreksi

Pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 11

Koreksi

Pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota diprioritaskan pada kecamatan: a. dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik; b. dengan kepadatan atau mobilitas penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. yang memerlukan efektifitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Syarat pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi: a. memenuhi pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata dalam pemberian pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat; c. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; dan d. tersedianya jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) Pegawai sebagaimana dimasud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. pegawai negeri sipil yang terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional umum, administrator basis data dan operator; dan b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Tata cara pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota mengusulkan pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota; b. bupati/wali kota memerintahkan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk membuat kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis dan analisis rasio belanja pegawai terhadap usulan dengan melibatkan perangkat daerah terkait; dan c. bupati/wali kota mengkonsultasikan usulan pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota secara tertulis kepada gubernur disertai dengan hasil kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis dan analisis rasio belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 15

(1) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c jika disetujui, bupati/wali kota dapat membentuk UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c jika tidak disetujui, bupati/wali kota melakukan evaluasi kembali terhadap pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 17

(1) Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, meliputi: a. penyempurnaan nomenklatur; b. kedudukan; c. tugas dan fungsi; d. struktur organisasi; e. peningkatan dan penurunan kelas; f. eselonisasi; dan/atau g. perubahan lokasi dan wilayah kerja. (2) Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya perubahan kebijakan kepala daerah meliputi: a. tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan; b. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan c. ketersediaan pegawai, pembiayaan, sarana, prasarana dan standar operasional prosedur.

Pasal 18

Tata cara pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota mengusulkan Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota; b. bupati/wali kota memerintahkan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk membuat kajian akademis perlunya Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan analisis rasio belanja pegawai terhadap usulan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait; dan c. bupati/wali kota mengonsultasikan usulan Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota secara tertulis kepada gubernur disertai dengan hasil kajian akademis perlunya Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan analisis rasio belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 19

(1) Hasil konsultasi usulan Pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c jika disetujui, bupati/wali kota dapat melakukan Pengubahan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. (2) Hasil konsultasi usulan Pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c jika tidak disetujui, bupati/wali kota melakukan evaluasi kembali terhadap pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 21

Tata cara Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sebagai berikut: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota mengusulkan Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota; b. bupati/wali kota memerintahkan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk membuat kajian akademis perlunya Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan analisis rasio belanja pegawai terhadap usulan Pembubaran dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait; dan c. bupati/wali kota mengonsultasikan usulan Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota secara tertulis kepada gubernur disertai dengan hasil kajian akademis perlunya Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan analisis rasio belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 22

(1) Hasil konsultasi usulan Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c jika disetujui, bupati/wali kota dapat melakukan Pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. (2) Hasil konsultasi usulan Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c jika tidak disetujui, bupati/wali kota melakukan evaluasi kembali terhadap pembubaran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26