PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PERMEN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 8. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. 9. Sekretaris Gubernur adalah sekretaris daerah karena jabatannya ditetapkan menjadi sekretaris GWPP. 10. Perangkat Gubernur adalah perangkat GWPP. 11. Unit Kerja adalah perangkat Gubernur yang berfungsi membantu GWPP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) GWPP dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang dibantu oleh Perangkat GWPP. (2) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu GWPP dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara; (3) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris GWPP. (4) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretariat; dan b. Unit Kerja paling banyak 5 (lima). (5) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi berdasarkan tugas dan wewenang GWPP. (6) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Ketentuan mengenai susunan organisasi, dan fungsi Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada GWPP. (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP melalui Sekretaris GWPP.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat GWPP; b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; c. pelayanan administrasi keuangan; d. inventarisasi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; e. penyusunan laporan kinerja dan keuangan; f. pengelolaan data dan informasi; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; dan h. pelaksanaan fungsi lain dari GWPP.

Pasal 5

Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi bidang: a. pemerintahan; b. hukum dan organisasi; c. keuangan; d. perencanaan; dan e. pengawasan.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin dan dikoordinasikan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang hukum. (2) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. (3) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang hukum dan organisasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang hukum dan organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota; b. penyiapan rekomendasi persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; c. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota; d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/ kota; f. penyiapan rekomendasi Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan; g. penyiapan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan; h. penyiapan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; i. penyiapan dan fasilitasi penyampaian laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri; j. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin dan dikoordinasikan oleh badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset atau sebutan lain. (2) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. (3) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang keuangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota; c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya; d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; dan e. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin dan dikoordinasikan oleh badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. (2) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. (3) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang perencanaan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan koordinasi penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD; c. penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. penyiapan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota; e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; g. penyiapan dan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; dan h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit kerja perangkat GWPP. (2) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP dapat meminta bantuan penugasan dari Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat GWPP menggunakan tata naskah dinas sebagai wakil pemerintah pusat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. (4) Sekretaris GWPP melakukan pengawasan terhadap sekretariat dan Unit Kerja.

Pasal 12

Setiap Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; b. mematuhi dan mengikuti petunjuk dan arahan Sekretaris GWPP; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada GWPP melalui Sekretaris GWPP secara berkala atau sewaktu-waktu dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik. d. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum terbangun, digunakan sistem pelaporan manual.

Pasal 13

(1) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang membina pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja perangkat GWPP yang efektif dan efisien. (2) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Kesatu

Organisasi

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi bidang: a. pemerintahan; b. hukum dan organisasi; c. keuangan; d. perencanaan; dan e. pengawasan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Koreksi

(1) GWPP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada PRESIDEN melalui Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan disetiap Unit Kerja; b. realisasi anggaran; dan c. permasalahan dan isu strategis pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik. (4) Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbangun, digunakan sistem pelaporan manual. (5) Laporan GWPP dalam mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf o menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (6) Ketentuan mengenai Format laporan GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk sekretariat bersama pembinaan GWPP. (3) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Ketua : Menteri Dalam Negeri Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Sekretaris : Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Anggota : a. Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan bidangnya b. Kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait (4) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis, sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 19

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang, permasalahan, dan isu strategis yang menjadi dasar penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat bersama pembinaan GWPP dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) Menteri melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN.

(1) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin dan dikoordinasikan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan. (2) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. (3) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pemerintahan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. penyiapan dan koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. penyiapan pelaksanaan pelantikan bupati/wali kota; d. penyiapan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; e. penyiapan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; f. fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri; g. penyiapan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota; h. penyiapan rekomendasi penjabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota; i. penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota; j. penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; k. penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota; l. penyiapan rekomendasi penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota; m. penyiapan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota; n. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; o. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit Kerja bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipimpin dan dikoordinasikan oleh inspektorat daerah provinsi. (2) Unit Kerja bidang pengawasan memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. (3) Unit Kerja bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pengawasan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. penyiapan pengen aan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi; e. penyiapan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan; f. penyiapan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan; g. penyiapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik; h. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan; i. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional; j. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah; dan k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22