PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (2) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. (3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat. (6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah. (7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

(1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat: a. pencegahan; b. antisipasi dini; c. penanganan; d. partisipasi masyarakat; e. rehabilitasi; f. pendanaan; dan g. sanksi (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. kegiatan keagamaan; e. penyuluhan; f. pagelaran, festival seni dan budaya; g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; i. pemberdayaan masyarakat; j. pelatihan masyarakat; k. karya tulis ilmiah; l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui kegiatan: a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika. (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan: a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan; b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika; c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan; d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan e. pelibatan tokoh masyarakat. (5) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melalui kegiatan: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi terdiri atas: a. ketua : gubernur; b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah provinsi; c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional provinsi; d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik provinsi; dan e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan 2. unsur kepolisian di daerah provinsi 3. unsur Tentara Nasional INDONESIA di daerah provinsi. (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi; dan c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. ketua : bupati/wali kota; b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah kabupaten/kota; c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota; d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik kabupaten/kota; dan e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan 2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota 3. unsur Tentara Nasional INDONESIA di daerah kabupaten/kota. (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas: a. ketua : camat; b. wakil ketua/ : sekretaris camat; dan pelaksana harian c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas 2. kepala desa/lurah 3. unsur kepolisian di kecamatan 4. unsur Tentara Nasional INDONESIA di kecamatan. (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas: a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan. (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota. (4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

(1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Bupati/wali kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur. (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati/wali kota melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik. (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 12

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 13

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17