Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

PERMEN Nomor 12 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 17. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 18. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

CABANG DINAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. (2) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

Pasal 3

(1) Cabang dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas daerah provinsi melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cabang dinas menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. (3) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang meliputi: a. sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan; c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan d. sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan. (4) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik pada bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari gubernur yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. (5) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas.

Pasal 4

Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

Pasal 5

Konsultasi pembentukan cabang dinas secara tertulis dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis pembentukan cabang dinas; dan b. analisis rasio belanja pegawai.

Pasal 6

(1) Pembentukan cabang dinas tidak berlokasi di ibukota provinsi. (2) Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. (3) Cabang dinas yang wilayah kerjanya hanya pada 1 (satu) kabupaten/kota, dapat dibentuk dengan ketentuan meliputi: a. kabupaten/kota berciri kepulauan; b. kabupaten/kota di daerah perbatasan dengan negara lain; c. kabupaten/kota terluar; dan/atau d. kabupaten/kota yang tidak tersedia akses transportasi darat; dan e. kabupaten/kota yang mempunyai jarak dari ibu kota provinsi dan jarak dengan ibu kota kabupaten/kota tetangga lebih dari 100 km untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atau lebih dari 150 km untuk luar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (4) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila: a. tidak terdapat dinas kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama dengan Urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh cabang dinas tersebut; dan/atau b. dinas kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang sama dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang dinas tersebut tidak bersedia untuk melaksanakan tugas pembantuan dari Daerah provinsi ke kabupaten/kota atau dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut berkinerja rendah.

Pasal 7

(1) Cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Susunan organisasi cabang dinas kelas A, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; c. seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Susunan organisasi cabang dinas kelas B, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

Dalam hal sudah dibentuk cabang dinas, Perangkat Daerah tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat atau pada bidang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan lain yang bergabung dengan dinas tersebut.

BAB Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Ketiga

Klasifikasi dan Kriteria

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

(1) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan pendidikan menengah ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila melayani minimal 150 (seratus lima puluh) satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus; dan b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila melayani minimal 100 (seratus) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan) satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus. (2) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang energi sumber daya mineral ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila: 1. total luas cekungan air tanah lebih dari atau sama dengan 800 (delapan ratus) ha; 2. jumlah izin pemanfaatan air tanah lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus); 3. jumlah izin usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh); 4. jumlah izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri lebih dari atau sama dengan 40 (empat puluh); 5. jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh); 6. jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh); 7. jumlah izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh); 8. jumlah izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang diterbitkan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas); 9. jumlah desa belum teraliri listrik lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat); dan 10. jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat). b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila: 1. total luas cekungan air tanah antara 200 (dua ratus) ha sampai dengan 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) ha; 2. jumlah izin pemanfaatan air tanah antara lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan); 3. jumlah izin usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara antara lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas); 4. jumlah izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri antara lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan); 5. jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat antara lebih dari atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan); 6. jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan antara lebih dari atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan); 7. jumlah izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi antara lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas); 8. jumlah izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang diterbitkan antara lebih dari atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 14 (empat belas); 9. jumlah desa belum teraliri listrik antara lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga); dan 10. jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri antara lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga). (3) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila mengelola paling sedikit 5.000 km2 luas wilayah laut yang merupakan kewenangan daerah provinsi; dan b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila mengelola kurang dari 5.000 km2 luas wilayah laut yang merupakan kewenangan daerah provinsi. (4) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan di luar kawasan hutan ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila: 1. luas kawasan lindung lebih dari 45.000 (empat puluh lima ribu) ha; 2. luas lahan kritis lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ha; 3. luas hutan rakyat lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ha; 4. jumlah industri hasil hutan lebih dari 15 (lima belas) industri; 5. jumlah kelompok tani hutan lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) kelompok; dan 6. jumlah desa sekitar hutan lebih dari 60 (enam puluh) desa. b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila: 1. luas kawasan lindung kurang dari atau sama dengan 45.000 (empat puluh lima ribu) ha; 2. luas lahan kritis kurang dari atau sama dengan 15.000 (lima belas ribu) ha; 3. luas hutan rakyat kurang dari atau sama dengan 15.000 (lima belas ribu) ha; 4. jumlah industri hasil hutan kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) industri; 5. jumlah kelompok tani hutan kurang dari atau sama dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) kelompok; dan 6. jumlah desa sekitar hutan kurang dari atau sama dengan 60 (enam puluh) desa.

BAB Kesatu

UPTD Provinsi

Pasal 11

Koreksi

(1) Pada dinas atau badan Daerah provinsi dapat dibentuk UPTD provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Kriteria pembentukan UPTD Provinsi meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu; dan g. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 12

Konsultasi Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: a. kajian akademis pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai.

Pasal 13

(1) Selain UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi. (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 14

(1) Selain UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdapat UPTD provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. (3) Rumah sakit Daerah provinsi bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pembentukan UPTD Provinsi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPTD provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPTD provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan: a. UPTD Provinsi Kelas A dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan 2. jumlah jam kerja efektif 15.000 (lima belas ribu) jam atau lebih per tahun. b. UPTD Provinsi Kelas B dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya mencakup 1(satu) kabupaten/kota; dan 2. jumlah jam kerja efektif antara 6.000 (enam ribu) jam sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) jam per tahun. (4) Gubernur dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.

BAB Kedua

UPTD Kabupaten/Kota

Pasal 20

Koreksi

(1) Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Kriteria pembentukan suatu UPTD meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan (3) Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur.

Pasal 21

Konsultasi Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai;

Pasal 22

(1) Selain UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota. (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 23

(1) Selain UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. (3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (4) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (5) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (8) Organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pembentukan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

(1) UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi UPTD kabupaten/kota terdiri atas: a. UPTD kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPTD kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan: a. UPTD kabupaten/kota Kelas A dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan 2. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih b. UPTD kabupaten/kota Kelas B dibentuk apabila 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan; dan 2. jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun. (4) Bupati/wali kota dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30