PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

PERMEN Nomor 119 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik INDONESIA dan Instansi pelaksana yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pejabat Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pejabat Konsuler adalah pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil. 3. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Pegawai adalah PNS dan PPPK. 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. 8. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota. 16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usulan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Koreksi

(1) PPS terdiri atas: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS. (2) Khusus untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PPS terdiri atas: a. Kepala Disdukcapil Provinsi; dan b. Kepala Suku Disdukcapil Kabupaten/Kota Administrasi. (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) merupakan PPS karena jabatannya. (4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PPS karena jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Selain PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat dari PNS lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan pada UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. (3) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan pada perwakilan Republik INDONESIA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Provinsi. (5) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi. (6) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

Pasal 4

(1) Persyaratan PPS karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan pengangkatan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), bagi PNS lainnya yaitu: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum; c. pangkat/golongan paling rendah: 1) penata muda/IIIa pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2) pengatur Tk.I/IId pada UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota serta Suku Disdukcapil Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3) pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. PNS sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) pencatatan sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam: 1) pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau 2) bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil.

Pasal 5

(1) PNS pada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Bupati/Wali Kota menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) PNS pada UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Bupati/Wali Kota menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pengangkatan PNS menjadi PPS pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

PNS pada Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Suku Disdukcapil Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat oleh Gubernur menjadi PPS atas usulan Kepala Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

(1) Pengangkatan PNS menjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota atau keputusan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Pengangkatan PNS menjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum melaksanakan tugas, diambil sumpah jabatan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur untuk daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum melaksanakan tugas diambil sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewenangan: a. melakukan verifikasi kebenaran data; b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya; c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil; d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PPS mempunyai tugas pokok: a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan; b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan; c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil; d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPS bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota atau Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 13

(1) Pemberhentian PPS karena: a. mencapai batas usia pensiun PNS; b. meninggal dunia; c. permintaan sendiri; dan/atau d. diberhentikan. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok; b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PPS pada Disdukcapil Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) PPS pada UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan usulan Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 15

PPS pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar wilayah Negara Kesatuan pemberhentiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

PPS pada Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Disdukcapil Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala Disdukcapil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 17

Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan/atau Keputusan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III

PETUGAS REGISTRASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan. (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.

Pasal 19

Koreksi

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi: a. surat keterangan sehat dari Puskesmas; b. bagi PNS dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa; c. bagi PPPK pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; dan d. memiliki bukti keikutsertaan dalam: 1) pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau 2) bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 20

(1) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 21

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas pokok: a. membantu Kepala Desa/Lurah, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 22

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi: a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI; b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI; c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 23

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 bertanggung jawab: a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

(1) Petugas Registrasi dapat diberhentikan, karena: a. mencapai batas usia pensiun PNS atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK; b. meninggal dunia; c. permintaan sendiri; dan/atau d. diberhentikan oleh bupati/wali kota. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan: a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok; b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26