PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

PERMEN Nomor 116 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 4. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang. 10. Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat RTR Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepualauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang laut nasional. 11. Rencana Tata Ruang provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. 12. Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang. 13. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi. (2) Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Koreksi

(1) TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas terhadap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis; b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan; d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran; f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan h. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi. (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD; b. mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar; c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi; d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Pasal 7

(1) Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk TKPRD kabupaten/kota. (2) Pembentukan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 8

BAB Kesatu

Daerah Provinsi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

BAB Kedua

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

(1) TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas terhadap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis; b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD; c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan; d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi; e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan f. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/ kota ke daerah provinsi. (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota. (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD; b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar; c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Koreksi

Struktur organisasi TKPRD provinsi meliputi: a. penanggung jawab : gubernur; b. ketua : sekretaris daerah provinsi; c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah provinsi; d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

Koreksi

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Pasal 11

(1) Sekretariat TKPRD provinsi berada pada dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (2) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (3) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD provinsi; b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD provinsi; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD provinsi; d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi; dan e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. (4) Sekretariat TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD provinsi.

Pasal 12

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 13

(1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; b. sekretaris : kepala sub-bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah provinsi; b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi. (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui sekretaris TKPRD.

Pasal 14

(1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan; b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi; b. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi. (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 15

Struktur organisasi TKPRD kabupaten/kota meliputi: a. penanggung jawab : bupati/wali kota; b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota; c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah kabupaten/kota; d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah kabupaten/kota; e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 16

TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Pasal 17

(1) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota berada pada Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (2) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (3) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten/kota; b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten/kota; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten/kota; d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota; dan e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. (4) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten/kota.

Pasal 18

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 19

(1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; b. sekretaris : kepala sub bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten/kota; b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten/ kota. (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 20

(1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan; b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten/ kota. (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 21

Struktur TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Daerah Provinsi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Pasal 11

Pasal 12

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Pasal 17

Pasal 18

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Struktur TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28