PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

PERMEN Nomor 115 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 10. Rencana Tata Ruang Daerah adalah rencana tata ruang daerah provinsi dan rencana tata ruang daerah kabupaten/kota. 11. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang. 12. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 13. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

BAB Ketiga

Mekanisme Pengendalian

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dilakukan melalui pengawasan dan penertiban. (2) Jenis kawasan lindung meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan bergambut; c. kawasan resapan air; d. sempadan pantai; e. sempadan sungai; f. kawasan sekitar danau/waduk; g. kawasan sekitar mata air; h. kawasan suaka alam laut dan perairan lainya; i. kawasan pantai berhutan bakau; j. taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan k. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi tahapan pemantauan Pemanfaatan Ruang, evaluasi dan pelaporan. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Pasal 8

(1) Perangkat daerah melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang. (2) Pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung di Kawasan Lindung paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dalam melaksanakan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung yang menjadi obyek pemantauan dan Satpol PP. (4) Obyek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu atau lebih dari jenis Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

(1) Pemantauan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung dilakukan evaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teridentifikasinya: a. tindakan pelanggaran atau tidak terjadi tindakan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau b. kerusakan fungsi lingkungan.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil evaluasi pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan, Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua TKPRD. (2) Ketua TKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. (3) Hasil pelaksanaan forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. (4) Ketua TKPRD melaporkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi teridentifikasi terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terhadap: a. pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Kepala Daerah menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. pelanggaran kerusakan fungsi lingkungan, Kepala Daerah memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi kawasan. (2) Dalam hal kerusakan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan urusan diluar kewenangannya, agar berkoordinasi dengan tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB 1

Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya dilakukan melalui pemberian izin Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 13

(1) Pemberian izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi atau kabupaten/kota (2) Dalam menerbitkan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan berpedoman pada rencana tata ruang daerah dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi untuk provinsi atau ketentuan peraturan zonasi untuk kabupaten/kota. (4) Dalam hal daerah mempunyai kebijakan pemberian Insentif dan Disinsentif, Perangkat Daerah juga dapat memberikan pertimbangan teknis berdasarkan kriteria penerapan Insentif dan Disinsentif. (5) Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah dapat meminta rekomendasi dari TKPRD.

Pasal 14

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan rencana kegiatan yang meliputi: a. perumusan indikasi masalah; b. penetapan zona Insentif/Disinsentif; dan c. perumusan Kebijakan.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 16

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diidentifikasi setelah dilakukan pemantauan oleh Perangkat Daerah. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Dalam melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Satpol PP.

Pasal 18

(1) Hasil pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa terjadinya tindakan pelanggaran atau tidak terjadi tindakan pelanggaran. (2) Dalam hal hasil pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua TKPRD. (3) Ketua TKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. (4) Hasil pelaksanaan forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. (5) Ketua TKPRD melaporkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Daerah. (6) Kepala Daerah menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa salah satu atau gabungan diantara jenis penyimpangan yang meliputi: a. memanfaatkan ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya di wilayah lintas daerah kabupaten/kota; c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya di wilayah lintas daerah kabupaten/kota; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan. (2) Jenis penyimpangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah daerah kabupaten/kota terdapat tambahan yaitu: a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang; f. memanfaatkan ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya; g. memanfaatkan ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya; dan h. Tidak menjalankan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif/Disinsentif.

BAB 2

Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya

Pasal 12

Koreksi

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya dilakukan melalui pemberian izin Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 16

Pasal 17

Dalam melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Satpol PP.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Penerapan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara mengintegrasikan indikasi program utama sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26