PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II

PERMEN Nomor 11 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini, 14 (empat belas) Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentangInvestasi Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi Kabupaten/Kota karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaanya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan karena bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah karena materi muatannya bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Laut karena bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu karena bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.