PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PERMEN Nomor 107 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 6. Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi. 7. Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Pasal 2

Koreksi

(1) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat daerah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang perangkat daerah. (2) Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. (2) Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang perangkat daerah.

BAB kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Koreksi

Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah

Pasal 8

Koreksi

Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

(1) Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas subbagian yang menjalankan fungsi: a. perencanaan; b. analisis dan evaluasi; dan c. administrasi umum dan keuangan. (2) Penggabungan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah Tipe B dan C dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 10

Pasal 11

Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada peranagkat daerah.

Pasal 12

(1) Inspektorat pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal. j. penyusunan laporan hasil pengawasan. (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Sekretariat

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Subbagian yang menjalankan fungsi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah; b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan; c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum. (3) Subbagian yang menjalankan fungsi analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi: a. penginventarisasian hasil pengawasan; b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan; c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan; d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah. (5) Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai fungsi : a. pelaksanaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat; c. Pelaksanaan urusan perlengkapan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga. e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. f. pelaksanaan perbendaharaan; dan g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17