PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERMEN Nomor 106 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. 6. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 4

Koreksi

(1) Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas provinsi. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dinas provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. (2) Dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

(1) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai di atas 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe A. (2) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai 951 sampai dengan 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe B.

Pasal 7

Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan hasil pemetaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 8

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur: a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang; b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pasal 10

(1) Dasar penggabungan antar sektor dalam penetapan nomenklatur 2 (dua) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara garis besar menggunakan pendekatan beban kerja sektoral maupun pendekatan rumpun kompetensi. (2) Pendekatan beban kerja sektoral akan memisahkan sektor- sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 2 (dua) Dinas yang berbeda. (3) Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi yang sama, yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 1 (satu) Dinas yang sama.

Pasal 11

(1) Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor. b. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor. (3) Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi. (4) Nomenklatur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

Koreksi

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 6 (enam) bidang dan 1 (satu) sekretariat. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 5 (lima) bidangdan 1 (satu) sekretariat. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 14

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe C dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidangdan 1 (satu) sekretariat. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 15

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk menjadi 2 (dua) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 16

(1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk menjadi 2 (dua) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 17

(1) Tugas dan fungsi Dinas dibagi berdasarkan kelompok struktur yang melaksanakan fungsi: a. Pendukung; dan b. Utama. (2) Kelompok struktur yang melaksanakan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sektor Sumber Daya Air; b. Sektor Cipta Karya; c. Sektor Bina Marga; d. Sektor Bina Konstruksi; dan e. Sektor Tata Ruang. (3) Rincian tugas dan fungsi bidang pada Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20