PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

PERMEN Nomor 104 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota. 3. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. 6. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah. 7. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

BAB II

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya. (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri. (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan: a. penjaringan; b. pengukuran indeks; c. presentasi; dan d. validasi lapangan.

Pasal 5

(1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah oleh: a. Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah provinsi; dan b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah kabupaten/kota. (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial. (4) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 6

(1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah. (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 7

(1) Tahapan presentasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah di daerah masing-masing. (2) Kepala Daerah yang melakukan presentasi yaitu Pemerintah Daerah yang memiliki peringkat tertinggi pada skala tertentu sesuai dengan klaster.

Pasal 8

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau Pemerintah Daerah membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 9

(1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang daerah Inovatif melalui sidang final tim penilai. (2) Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat: a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan; b. tujuan dan manfaat; c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah; d. hasil Inovasi Daerah; e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan f. lampiran. (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dalam pedoman Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 11

(1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim penilai. (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 12

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari unsur kementerian teknis/lembaga terkait, akademisi dan unsur professional sesuai dengan kebutuhan. (2) Susunan tim penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah gasal. (3) Tim penilai dibantu oleh tim fasilitator.

Pasal 13

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas unsur kementerian, meliputi pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 14

Pembentukan tim penilai dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21