Koreksi Pasal 15

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berdasarkan: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat mengikat; c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat; d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah; e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.