PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses melalui SIOLA. (2) Pengintegrasian SIOLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan aplikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki: a. standar pelayanan; b. maklumat pelayanan publik; c. manajemen pelayanan; d. Survei Kepuasan Masyarakat; e. kompensasi pelayanan; f. peningkatan kapasitas Pelaksana Pelayanan Publik; dan g. sarana dan prasarana.

Pasal 6

(1) Unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya wajib menyusun, menerapkan, dan bertanggung jawab terhadap standar pelayanan yang ditetapkan di Kementerian berdasarkan jenis layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyampaian pelayanan; dan b. pengelolaan pelayanan. (3) Penyampaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. persyaratan; b. sistem, mekanisme, dan prosedur; c. jangka waktu pelayanan; d. biaya atau tarif; e. produk pelayanan; dan f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan. (4) Pengelolaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. dasar hukum; b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; c. kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik; d. pengawasan internal; e. jumlah Pelaksana Pelayanan Publik; f. jaminan pelayanan; g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan h. evaluasi kinerja Pelaksana Pelayanan Publik. - - 5 -- (5) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya dalam menyelenggarakan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi wajib menyusun maklumat pelayanan publik. (2) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan tertulis yang berisi janji untuk memberikan pelayanan terbaik. (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Pelayanan Publik dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan. (2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas survei internal dan survei eksternal. (3) Survei internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap saat setelah Pengguna Layanan mendapatkan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi. - - 10 -- (4) Survei eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada publik.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi menerapkan kompensasi pelayanan dalam hal terdapat keluhan Pengguna Layanan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. (2) Kompensasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelayanan melalui: a. permohonan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan berupa keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja. b. permohonan maaf dan pemberian suvenir atas pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan berupa keterlambatan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

(1) Peningkatan kapasitas Pelaksana Pelayanan Publik dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pelayanan publik; b. pendampingan terhadap kelompok rentan; dan/atau c. teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

(1) Sarana dan prasarana Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi meliputi sarana dan prasarana: a. registrasi; b. Layanan Administrasi; c. Layanan Konsultasi; dan d. pendukung. (2) Sarana dan prasarana registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. tempat pendaftaran; b. tempat penerimaan dan verifikasi surat perjalanan dinas dan surat perintah tugas; dan - - 11 -- c. ruang tunggu. (3) Sarana dan prasarana Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat untuk memfasilitasi Layanan Administrasi. (4) Sarana dan prasarana Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat untuk penerimaan konsultasi. (5) Sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas: a. ruang parkir; b. tempat ibadah; c. klinik; d. kantin; dan/atau e. toilet. (6) Selain sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sarana dan prasarana pendukung juga disiapkan untuk kelompok rentan meliputi: a. kursi roda, tongkat, dan kruk; b. kursi tunggu kaum rentan; c. pintu masuk yang mudah diakses; d. step lobby, ramp, dan jalan landai dengan pegangan rambat; e. lift khusus disertai huruf braille; f. selasar yang menghubungkan semua ruangan; g. toilet khusus difabel; h. loket khusus difabel; i. ruang tunggu khusus; j. blok pemandu; k. parkir khusus difabel yang mudah diakses; l. alat bantu tuna netra dan tuna rungu; m. arena bermain anak; dan n. ruang laktasi. (7) Pemenuhan sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya memberikan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi dengan menerapkan manajemen pelayanan (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi; b. penyediaan informasi; c. pelaporan dan evaluasi; d. sosialisasi Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi; dan e. peran serta Pengguna Layanan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen permohonan Layanan Administrasi melalui SIOLA; b. permohonan Layanan Administrasi melalui SIOLA dapat dilaksanakan setiap saat; c. Pelaksana Pelayanan Publik melakukan verifikasi berkas permohonan layanan melalui SIOLA berdasarkan standar pelayanan; d. Pelaksana Pelayanan Publik menolak permohonan layanan yang tidak lulus verifikasi melalui SIOLA; - - 6 -- e. Pelaksana Pelayanan Publik meneruskan berkas permohonan layanan yang telah lulus verifikasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya melalui aplikasi SIOLA; f. pejabat pimpinan tinggi madya menindaklanjuti permohonan layanan sejak diterima pada aplikasi SIOLA sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. pejabat pimpinan tinggi madya menyampaikan hasil tindak lanjut permohonan layanan kepada Pengguna Layanan melalui SIOLA; h. dalam hal tindak lanjut permohonan layanan berupa dokumen fisik, Pengguna Layanan dapat mengambil dokumen melalui ULA; (2) Masing-masing unit kerja bertanggung jawab terhadap proses Layanan Administrasi sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan layanan melalui SIOLA; b. Pelaksana Pelayanan Publik melakukan verifikasi berkas permohonan layanan melalui SIOLA berdasarkan standar pelayanan; dan c. Pengguna Layanan mendapatkan kode registrasi pendaftaran melalui SIOLA. (2) Penyampaian permohonan Layanan Konsultasi melalui SIOLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat. (3) Masing-masing unit kerja bertanggung jawab terhadap proses Layanan Konsultasi sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan: a. dalam jaringan; dan b. luar jaringan. (2) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan masyarakat. (3) Pemberian Layanan Konsultasi terhadap pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang. (4) Pemberian Layanan Konsultasi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. - - 7 --

Pasal 12

(1) Layanan Konsultasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. konsultasi online; dan b. konferensi web. (2) Layanan Konsultasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui fasilitas pesan teks untuk konsultasi. (3) Layanan konferensi web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk melaksanakan konsultasi tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama.

Pasal 13

(1) Layanan Konsultasi luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya; atau b. pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama. (2) Layanan Konsultasi oleh pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada sarana prasarana Layanan Konsultasi di Kementerian. (3) Layanan Konsultasi oleh pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada sarana prasarana Layanan Konsultasi di Kementerian atau di ruang rapat/kerja.

Pasal 14

(1) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi Pengguna Layanan yang berasal dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib dilengkapi dengan surat perjalanan dinas dan surat perintah tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (2) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi Pengguna Layanan yang berasal dari masyarakat wajib dilengkapi dengan kartu tanda penduduk elektronik. (3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang menangani Unit Layanan Administrasi pada masing- masing sekretariat unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 15

(1) Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan pada waktu layanan. (2) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 35 (tiga puluh lima) jam dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (3) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat. - - 8 -- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit. (5) Waktu layanan dapat dilaksanakan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk hari libur atau hari besar nasional.

BAB 2

Pelaksanaan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen permohonan Layanan Administrasi melalui SIOLA; b. permohonan Layanan Administrasi melalui SIOLA dapat dilaksanakan setiap saat; c. Pelaksana Pelayanan Publik melakukan verifikasi berkas permohonan layanan melalui SIOLA berdasarkan standar pelayanan; d. Pelaksana Pelayanan Publik menolak permohonan layanan yang tidak lulus verifikasi melalui SIOLA; - - 6 -- e. Pelaksana Pelayanan Publik meneruskan berkas permohonan layanan yang telah lulus verifikasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya melalui aplikasi SIOLA; f. pejabat pimpinan tinggi madya menindaklanjuti permohonan layanan sejak diterima pada aplikasi SIOLA sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. pejabat pimpinan tinggi madya menyampaikan hasil tindak lanjut permohonan layanan kepada Pengguna Layanan melalui SIOLA; h. dalam hal tindak lanjut permohonan layanan berupa dokumen fisik, Pengguna Layanan dapat mengambil dokumen melalui ULA; (2) Masing-masing unit kerja bertanggung jawab terhadap proses Layanan Administrasi sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan layanan melalui SIOLA; b. Pelaksana Pelayanan Publik melakukan verifikasi berkas permohonan layanan melalui SIOLA berdasarkan standar pelayanan; dan c. Pengguna Layanan mendapatkan kode registrasi pendaftaran melalui SIOLA. (2) Penyampaian permohonan Layanan Konsultasi melalui SIOLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat. (3) Masing-masing unit kerja bertanggung jawab terhadap proses Layanan Konsultasi sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan: a. dalam jaringan; dan b. luar jaringan. (2) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan masyarakat. (3) Pemberian Layanan Konsultasi terhadap pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang. (4) Pemberian Layanan Konsultasi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. - - 7 --

Pasal 12

(1) Layanan Konsultasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. konsultasi online; dan b. konferensi web. (2) Layanan Konsultasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui fasilitas pesan teks untuk konsultasi. (3) Layanan konferensi web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk melaksanakan konsultasi tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama.

Pasal 13

(1) Layanan Konsultasi luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya; atau b. pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama. (2) Layanan Konsultasi oleh pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada sarana prasarana Layanan Konsultasi di Kementerian. (3) Layanan Konsultasi oleh pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada sarana prasarana Layanan Konsultasi di Kementerian atau di ruang rapat/kerja.

Pasal 14

(1) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi Pengguna Layanan yang berasal dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib dilengkapi dengan surat perjalanan dinas dan surat perintah tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (2) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi Pengguna Layanan yang berasal dari masyarakat wajib dilengkapi dengan kartu tanda penduduk elektronik. (3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang menangani Unit Layanan Administrasi pada masing- masing sekretariat unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 15

(1) Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan pada waktu layanan. (2) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 35 (tiga puluh lima) jam dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (3) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat. - - 8 -- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit. (5) Waktu layanan dapat dilaksanakan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk hari libur atau hari besar nasional.

Pasal 16

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. maklumat pelayanan publik; b. standar pelayanan; c. penelusuran proses Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi; d. pengelolaan pengaduan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi; e. penilaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi; dan f. hasil Survei Kepuasan Masyarakat. (3) Penyediaan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB Kedelapan

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27