Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1436) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara. 3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan, dengan ketentuan: a. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe A dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); b. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe B dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi dengan pagu anggaran paling tinggi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan usulan perencanaan daerah. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi yang berada di atas rata-rata nasional. (6) Dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi dengan ketentuan untuk optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat dapat dialokasikan pagu anggaran paling tinggi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (7) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat. (8) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang pagu anggarannya lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait dengan alokasi anggaran lebih kecil dari pagu anggaran untuk membangun Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan. 4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Koreksi

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g diutamakan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/ koridor/gang, dan/atau kios atau los. 5. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 14A

Pasal II