Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 525) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara dari Menteri. (2) ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan PKP2B. (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan: a. Bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B melampirkan scan dokumen asli: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B; 3. daftar IUP Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP OP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. bukti pembayaran iuran produksi/royalti bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B; 5. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B; 6. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama; dan 7. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. b. Bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan melampirkan scan dokumen asli, terdiri atas: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 3. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 4. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; 5. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; dan 6. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. 4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Koreksi

(1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Batubara perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, PKP2B, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai ET-Batubara dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan penerbitan pengakuan sebagai ET-Batubara ditolak secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut. (5) Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian (post audit). 5. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

Koreksi

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (Lembaga OSS) telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan ET-Batubara.

Pasal 5C

Koreksi

(1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan yang tercantum dalam pengakuan sebagai ET-Batubara, pemilik ET-Batubara wajib menyampaikan permohonan perubahan ET-Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dimaksud. (2) Permohonan perubahan ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. asli dokumen pengakuan sebagai ET-Batubara; dan b. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mengalami perubahan yang ditandasahkan oleh pejabat berwenang. (3) Ketentuan mengenai permohonan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 5B berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ET-Batubara harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Batubara dan Produk Batubara; b. jumlah Batubara dan Produk Batubara; c. jenis dan spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang mencakup Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium; dan d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat. (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. asal Batubara dan Produk Batubara; b. jumlah, jenis, dan nomor Pos Tarif/HS Batubara dan Produk Batubara; c. nilai kalori untuk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); d. waktu pengapalan; e. pelabuhan muat; f. negara dan pelabuhan tujuan ekspor; g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6; i. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3; dan j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa terhadap Batubara dan Produk Batubara. (5) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan. (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan pada anggaran negara. (7) Dalam hal biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, biaya tersebut dibebankan kepada eksportir berdasarkan asas manfaat. 7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Koreksi

(1) Menteri dapat mengecualikan ketentuan ekspor Batubara dan Produk Batubara setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait. (2) Menteri memberikan mandat kewenangan pengecualian ketentuan ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. 8. Ketentuan Pasal 20A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ET-Batubara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 525) dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018ei 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttdTtd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 8

Pasal 18A

Pasal 20A

Pasal II