PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

PERMEN Nomor 92 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a serta ketentuan angka 11 dan angka 15 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3. 3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. 4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya. 5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 7a. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya. 8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 9. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen. 10. Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disingkat PI adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri. 11. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke INDONESIA. 12. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 13. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri. 14. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor. 15. Satuan Tugas Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Satgas Impor Limbah Non B3 adalah formasi yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri. 16. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI. 17. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data dan information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clearance of cargoes). 18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 20. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan mengunggah dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang; d. bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; e. surat pernyataan dari Eksportir yang menyatakan bahwa: 1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: a) tidak berasal dari kegiatan landfill; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen; 2. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1; f. surat pernyataan bermeterai cukup dari perusahaan yang mengajukan permohonan, yang menyatakan bahwa: 1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor: a) tidak berasal dari kegiatan landfill; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen; 2. bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1; g. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW; h. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI; dan i. Master List kebutuhan bahan baku industri setiap importir yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya. (2) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g atau huruf h belum terintegrasi dengan portal INSW, Rekomendasi asli disampaikan kepada UPTP secara manual. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (5) Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Impor. 4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 730) yang belum diajukan PI-nya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengurusan PI sampai dengan masa berlaku Rekomendasi berakhir. b. PI yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC.1.1. c. LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban impor oleh importir. d. Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebelum tanggal 22 November 2019 yang penerbitan LS-nya setelah tanggal 21 November 2019, dilaksanakan berdasarkan ketentuan proses verifikasi atau penelusuran teknis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293), kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293). e. Terhadap proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor setelah tanggal 21 November 2019 yang dilaksanakan berdasarkan PI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 730), berlaku ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293), kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293). f. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/ PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan penetapan Surveyor disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1293). 9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 31

Pasal 31A

Pasal II