PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91-m-dag-per-10-2015 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

PERMEN Nomor 91-m-dag-per-10-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015. (2) Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut DAK Tambahan diarahkan untuk membantu daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka: a. menunjang kelancaran distribusi barang; dan b. menjaga kestabilan harga.

Pasal 2

(1) Penggunaan DAK Tambahan harus mengacu pada proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan. (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kewajaran data/dokumen proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 3

(1) Penggunaan DAK Tambahan harus direalisasikan pada tahun anggaran 2015 yang merupakan bagian dari pembangunan/revitalisasi pasar, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal pembangunan/revitalisasi pasar belum selesai pada akhir tahun anggaran 2015, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2016 untuk menyelesaikan pembangunan/revitalisasi pasar dimaksud melalui mekanisme pengadaan barang/jasa baru. (3) Kepala daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan DAK Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Daftar kabupaten/kota penerima DAK Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan DAK Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Daftar kabupaten/kota penerima DAK Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.