PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2020 tentang JURU UKUR, TAKAR DAN TIMBANG

PERMEN Nomor 90 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal. 3. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. 4. Pengelola Pasar adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melaksanakan dan diberikan tanggung jawab pengelolaan Pasar. 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 6. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang memiliki keterlibatan dalam penyelenggaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan. 7. Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang adalah alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan ukur, takar, atau timbang ulang. 8. Kepala Daerah adalah Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Wali Kota. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan 11. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengamatan UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juru ukur, takar dan timbang bertugas untuk: a. mencatat jenis, jumlah, dan pengguna UTTP dan/atau pemilik UTTP; b. melakukan pemeriksaan UTTP secara berkala; c. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna UTTP dan/atau pemilik UTTP mengenai: 1) pelaksanaan tera atau tera ulang UTTP; dan 2) penggunaan UTTP; d. melakukan ukur, takar dan timbang ulang terhadap barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli, apabila ada pengaduan; e. membuat laporan hasil ukur, takar dan timbang ulang apabila diperlukan; f. mengelola Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang; dan g. memperbaiki UTTP, apabila telah memiliki sertifikat pelatihan reparatir atau sertifikat kompetensi reparasi UTTP. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juru ukur, takar dan timbang berpedoman pada Instruksi Kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Juru ukur, takar dan timbang sebagaimana dimakusd pada ayat (1) bertanggungjawab untuk: a. memastikan setiap UTTP memiliki Tanda Sah yang berlaku; b. memastikan UTTP yang digunakan sesuai peruntukannya; c. menjaga dan memastikan keberadaan Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang berfungsi dengan baik dan benar; d. melaporkan kepada pimpinan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Instansi Pemerintah dalam hal: 1) pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan/atau 2) terdapat UTTP yang tidak memenuhi persyaratan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh UML. (4) Juru ukur, takar dan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk: a. menggunakan pakaian seragam dan tanda pengenal; b. menjaga perilaku dan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku; dan c. melayani konsumen di tempat Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang dengan baik dan sopan. (5) Juru ukur, takar dan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak untuk: a. mendapatkan perlindungan dari pimpinan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan b. mendapatkan pembinaan dari pimpinan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2020 tentang JURU UKUR, TAKAR DAN TIMBANG

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17