PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 90 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 7. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. 8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Gubernur MENETAPKAN PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Gubernur MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. pejabat akuntasi dan bendahara pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan. (4) PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai: a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (6) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui: a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri; b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga; c. direktur jenderal perdagangan luar negeri; d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional; e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan g. inspektur jenderal.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11