PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

PERMEN Nomor 90 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap. 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi. 4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. 5. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. 6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB. 7. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor. 8. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor. 10. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 11. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. 12. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 16. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; d. Class Certificate dan Builder Certificate, Nationality Certificate, dan/atau Tonnage Certificate yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sesuai dengan Lampiran I, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905; dan e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. (1a) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah yang berjumlah paling banyak 5 (lima) BMTB; dan d. rencana impor BMTB untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan; d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. (3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing; e. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing; dan f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. 8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 22A

Pasal 22B

Pasal 22C

Pasal 22D

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal II