Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tanda Sah Tahun 2018

(1) Tanda Sah Tahun 2018 digunakan dalam kegiatan tera dan/atau tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada tahun 2018. (2) Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

(1) Tanda Sah Tahun 2018 memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan Tanda Sah rusak, atau: a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak; b. tanggal 30 November 2033 untuk meter kWh elektromekanik/dinamis; c. tanggal 30 November 2030 untuk: 1. tangki ukur tetap bentuk bola; dan 2. tangki ukur tetap bentuk speriodal; d. tanggal 30 November 2028 untuk meter kWh statis; e. tanggal 30 November 2024 untuk: 1. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak; 2. tangki ukur tetap bentuk silinder datar; 3. tangki ukur tongkang; 4. tangki ukur pindah; 5. tangki ukur apung; dan 6. tangki ukur pada tangki ukur kapal; f. tanggal 30 November 2023 untuk: 1. meter gas diafragma; 2. meter air dengan kapasitas nominal ≤ 25 (dua puluh lima) m3/jam; dan 3. ultrasonic gas flow meter dengan metode pengujian wet calibration; g. tanggal 30 November 2021 untuk CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal; h. tanggal 30 November 2020 untuk: 1. meter gas vortex; 2. meter air dengan kapasitas nominal > 25 (dua puluh lima) m3/jam; 3. meter prover; 4. bejana ukur; dan 5. alat ukur permukaan cairan; i. tanggal 30 November 2019 untuk: 1. ultrasonic gas flow meter dengan metode pengujian dry calibration; dan 2. UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

Tanda Sah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA