PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 86-m-dag-per-12-2012 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

PERMEN Nomor 86-m-dag-per-12-2012 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013; (2) DAK Bidang Sarana Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan, memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok, dan meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen serta memberikan alternatif pilihan untuk mendapatkan harga terbaik bagi para petani dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Daftar Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Daftar Kabupaten daerah tertinggal penerima tambahan DAK bidang sarana perdagangan T.A. 2013 dalam rangka kebijakan afirmatif percepatan pembangunan daerah tertinggal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id