PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 85-m-dag-per-12-2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan

PERMEN Nomor 85-m-dag-per-12-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Terpadu Perdagangan adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan secara terpadu. 2. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan. 3. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran. 4. Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa pemberian informasi, konsultasi dan pelayanan lain selain Perizinan di sektor perdagangan. 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 6. INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id. 7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan Perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://sipt.kemendag.go.id. 8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan. 9. Online adalah metode Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui INATRADE atau SIPT. 10. Manual adalah metode Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan dengan cara datang langsung ke UPTP. 11. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam rangka pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan, Menteri menyelenggarakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Sekretaris Jenderal dalam hal pembinaan kelembagaan UPTP; dan b. Inspektur Jenderal dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (3) Sekretaris Jenderal dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; dan b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri. (4) Inspektur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; b. melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan pungutan liar dalam pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan oleh unit pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan c. menyampaikan laporan hasil pengawasan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri.

Pasal 4

(1) UPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. UPTP I, yang berkedudukan di Gedung Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110; b. UPTP II, yang berkedudukan di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta, 10430; c. UPTP III, yang berkedudukan di Gedung Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Jl. Raya Bogor, KM 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740; dan d. UPTP IV, yang berkedudukan di Gedung Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur Nomor 27, Bandung, Jawa Barat. (2) UPTP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen dan tertib niaga; (3) UPTP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani Perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi; (4) UPTP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani Perizinan di bidang pengembangan mutu barang; dan (5) UPTP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melayani Perizinan di bidang metrologi.

Pasal 5

(1) UPTP bertugas memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Manual dan/atau Online melalui INATRADE dan SIPT. (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan secara Manual, UPTP melaksanakan fungsi: a. penerimaan, verifikasi dan validasi dokumen permohonan pelayanan serta memberikan bukti penerimaan permohonan yang telah lengkap dan benar; b. penyampaian dokumen permohonan pelayanan beserta data pendukung yang telah lengkap dan benar kepada unit teknis yang menangani Perizinan dan Non Perizinan; dan c. penyampaian dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis kepada pemohon. (3) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan secara Online melalui INATRADE dan SIPT, UPTP melaksanakan fungsi: a. penerimaan, verifikasi dan validasi dokumen permohonan pelayanan yang telah lengkap dan benar; b. pemrosesan dokumen permohonan beserta data pendukung yang telah lengkap dan benar; dan c. penyampaian dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis/UPTP kepada pemohon. (4) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan oleh pejabat pada unit teknis untuk perizinan yang didelegasikan ke UPTP I.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pegawai UPTP melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada UPTP setempat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Pegawai UPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Resepsionis; b. Petugas pemroses; c. Validator; d. Bendahara (khusus UPTP II, UPTP III, dan UPTP IV); e. Verifikator; f. Petugas customer service; g. Penguji Mutu Barang (khusus untuk UPTP III); dan h. Petugas teknis Kemetrologian (khusus untuk UPTP IV). (3) Pegawai UPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai negeri sipil; dan b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Perencanaan, pengadaan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia pada UPTP dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan, Menteri menugaskan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai: a. penanggung jawab operasional; b. penanggung jawab harian; c. koordinator pelaksana; dan d. koordinator pelaksana pengganti. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP I; b. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP II; c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP III dan UPTP IV; dan d. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab operasional pada sistem jaringan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (3) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. bertanggungjawab dalam operasional penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada UPTP; dan b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Sekretaris Jenderal. (4) Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri pada UPTP I; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan luar negeri pada UPTP I; c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen pada UPTP I; d. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang pada UPTP II; e. Direktur Pengembangan Mutu barang sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang Mutu Barang pada UPTP III; dan f. Direktur Metrologi sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang Metrologi pada UPTP IV. (5) Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas bertanggungjawab sehari-hari penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada masing-masing UPTP. (6) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagai koordinator pelaksana pada UPTP I; b. Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai koordinator pelaksana pada UPTP II; c. Direktur Pengembangan Mutu Barang sebagai koordinator pelaksana pada UPTP III; dan d. Direktur Metrologi sebagai koordinator pelaksana pada UPTP IV. (7) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester pada penanggung jawab operasional sesuai dengan kewenangan. (8) Koordinator pelaksana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP I; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP III; dan c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP IV. (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat informasi atau data mengenai penerbitan Perizinan, pelayanan Non Perizinan, jumlah PNBP yang diterima, jumlah pengaduan, dan tindak lanjut atas pengaduan.

Peraturan Menteri Nomor 85-m-dag-per-12-2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

BAB XII

Pasal 22

Pasal 23