PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2019 tentang KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PERMEN Nomor 82 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 2. Barang Contoh adalah barang jadi maupun bahan baku yang hanya diimpor sebagai contoh bagi pembuatan produk akhir berbahan baku Produk Kehutanan, dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 4. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. 5. Deklarasi Impor Barang Contoh adalah surat pernyataan dari importir yang berisi keterangan terkait data eksportir dan Produk Kehutanan yang akan diimpor. 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum. 8. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen. 9. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan. 10. Persetujuan Impor Barang Contoh adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan sebagai Barang Contoh. 11. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor. 12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 14. Inatrade adalah layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik. 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh dicabut apabila Importir: a. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; b. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; c. terbukti melakukan impor Produk Kehutanan yang tidak memenuhi legalitas Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; d. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor Produk Kehutanan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh; f. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12; g. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau instansi teknis terkait; dan/atau h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh. (2) Pencabutan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri. (3) Berdasarkan pencabutan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan Persetujuan Impor atau pencabutan Persetujuan Impor Barang Contoh secara elektronik oleh sistem Inatrade. (4) Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor atau pencabutan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Impor atau Persetujuan Impor Barang Contoh kembali selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2019 tentang KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32