PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

PERMEN Nomor 80 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1647) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f, dan angka 7 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01. 2. Ekspor adalah adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 3. Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh INDONESIA, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di INDONESIA. 4a. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) adalah pernyataan pelaku usaha terhadap kebenaran dari dokumen pendukung yang diunggah ke portal INATRADE sebagai syarat dalam mendapatkan pengakuan sebagai ETK. 4b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk aktivitas ekonomi; 4c. Green Bean Equivalent adalah konversi produk kopi terhadap jumlah kandungan kopi green bean berdasarkan standar International Coffee Organization. 4d. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submision yang selanjut disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 4e. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahaan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 4f. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 7. Dihapus. 8. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 24

Pasal II