PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah Di Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 78 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 2. Hibah yang Direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. 3. Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 5. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 6. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. 7. Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 8. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disebut DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pembiayaan dari Pemberi Hibah. 9. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DIPKH adalah dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah. 10. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DUKH adalah dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan termasuk rencana pelaksanaan untuk mendapatkan gambaran kelayakan atas usulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 13. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. 15. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada K/L yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN 19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 20. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko 21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah. 22. Unit Teknis adalah unit kerja struktural di Kementerian Perdagangan. 23. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan Pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara. 24. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN. 25. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat Pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II

HIBAH DAN PENERIMA HIBAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Hibah dapat berbentuk: a. uang tunai; b. uang untuk membiayai kegiatan; c. barang/jasa; dan/atau d. surat berharga. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan Hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip: a. transparan; b. akuntabel; c. efisien dan efektif; d. kehati-hatian; e. tidak disertai ikatan politik; dan f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasal 4

(1) Menteri berwenang menerima dan mengelola Hibah. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan menerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Menteri mendelegasikan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal memberi mandat pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 5

(1) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari: a. lembaga keuangan dalam negeri; b. lembaga nonkeuangan dalam negeri; c. Pemerintah Daerah; d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik INDONESIA; e. lembaga lainnya; dan f. perorangan. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Hibah yang bersumber dari dalam negeri di Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari: a. negara asing; b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. lembaga multilateral; d. lembaga keuangan asing; e. lembaga nonkeuangan asing; f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; dan g. perorangan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Hibah yang Direncanakan dan/atau Hibah Langsung.

BAB III

HIBAH YANG DIRENCANAKAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Hibah yang Direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui proses pengajuan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah oleh pimpinan Unit Eselon I kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan. (2) Pengajuan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah oleh pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pengkajian oleh Sekretaris Unit Eselon I berdasarkan usulan dari pimpinan Unit Eselon II. (3) Usulan kegiatan yang dilaksanakan dengan skema Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. DIPKH; dan b. DUKH.

Pasal 8

(1) Terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Biro Perencanaan melakukan evaluasi usulan kegiatan dengan memperhatikan: a. tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; b. prioritas Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah; c. bentuk dan sumber Hibah yang akan dimanfaatkan; d. kebutuhan pengembangan kompetensi unit; e. sasaran dan peruntukan Hibah; dan f. kelayakan teknis dan kesesuaian kegiatan dengan program kerja Unit Teknis terkait. (2) Dalam melakukan evaluasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Perencanaan dapat meminta pertimbangan dari pimpinan Unit Teknis terkait. (3) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan usulan kegiatan yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Menteri mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan. (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional MENETAPKAN DRKH. (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menyampaikan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pengusulan kepada Calon Pemberi Hibah; dan b. Menteri pada Kementerian/Pimpinan Lembaga yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRKH.

Pasal 10

(1) Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan Hibah dengan calon Pemberi Hibah. (2) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan/atau K/L teknis terkait lainnya.

Pasal 11

(1) Hasil perundingan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Hibah. (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (3) Salinan Perjanjian Hibah disampaikan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri.

Pasal 12

Terhadap Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah melalui Menteri Keuangan, setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13

(1) Berdasarkan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), DJPPR menerbitkan nomor register dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan salinan nomor register kepada unit kerja pelaksana Hibah.

Pasal 14

(1) Unit kerja pelaksana Hibah setelah memperoleh nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Hibah yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan. (2) Pimpinan unit kerja pelaksana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Hibah kepada Kepala Biro Perencanaan. (3) Kepala Biro Perencanaan melakukan penelaahan dan finalisasi rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama unit kerja pelaksana Hibah. (4) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mencantumkan rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam DIPA Kementerian Perdagangan.

Pasal 15

(1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai oleh Hibah yang tercantum dalam DIPA Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa; (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan. (3) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk uang, pertanggungjawaban pelaksanaan Hibahnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN.

BAB IV

HIBAH LANGSUNG

Pasal 16

Koreksi

Penerimaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; b. prioritas Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah; c. bentuk dan sumber Hibah yang akan dimanfaatkan; d. kebutuhan Pengembangan Kompetensi Unit; e. sasaran dan peruntukan Hibah; dan f. kelayakan teknis dan kesesuain kegiatan dengan program kerja Unit Teknis terkait.

Pasal 17

(1) Penerimaan Hibah Langsung dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan pimpinan Unit Eselon I terkait. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal: a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. penentuan jenis Hibah; b. bentuk Hibah; dan c. penarikan Hibah. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: a. tatap muka; b. surat menyurat; c. rapat; dan/atau d. komunikasi melalui sarana elektronik.

Pasal 18

(1) Penerimaan Hibah Langsung dilakukan melalui Perundingan Hibah Langsung. (2) Perundingan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberi kuasa.

Pasal 19

(1) Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberi kuasa dapat melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Hibah dan Penerima Hibah; b. tanggal Perjanjian Hibah/penandatanganan Perjanjian Hibah; c. jumlah/nilai Hibah; d. peruntukan; e. ketentuan dan persyaratan; f. keharusan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah membuat BAST Hibah Langsung; dan g. keharusan menyampaikan laporan capaian kinerja. (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salinannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan Instansi Terkait lainnya, dan Sekretaris Jenderal. (4) Dalam hal diperlukan, Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan perundingan dan kesepakatan kembali antara Kementerian Perdagangan dan Pemberi Hibah.

Pasal 20

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 19 harus sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M- DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1183).

Pasal 21

(1) Pimpinan Unit Eselon I yang menerima delegasi kewenangan menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat memberi mandat kepada Sekretaris Unit Eselon I untuk melakukan konsultasi dengan calon Pemberi Hibah Langsung. (2) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Unit Eselon I terkait dapat mengkonsultasikan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 22

(1) Setelah Perjanjian Hibah ditandatangani, PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga kepada: a. DJPPR, untuk Hibah yang berasal dari luar negeri; atau b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri. (2) Permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. Perjanjian Hibah; b. ringkasan Hibah; dan c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Hibah. (3) Ketentuan mengenai proses permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

Pasal 23

(1) Dalam hal pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang, Satker penerima Hibah harus membuka dan mengelola Rekening Hibah untuk menampung uang dari Hibah dimaksud. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik K/L atau Satker. (3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk manampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau Satker melakukan hal sebagai berikut: a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah; b. membukan rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapatkan persetujuan; dan d. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya. (4) Ketentuan mengenai pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

(1) PA/KPA penerima Hibah harus melakukan penyesuaian estimasi Pendapatan Hibah dan pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA. (2) Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pertanggungjawaban pelaksanaan Hibahnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pendapatan Hibah dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang, harus mendapatkan pengesahan dari KPPN. (2) Pengesahan Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dengan mengajukan SP2HL kepada: a. KPPN khusus pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri; atau b. KPPN mitra kerja untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri. (3) Ketentuan mengenai pengesahan pendapatan yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

Pasal 26

(1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai oleh Hibah Langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan.

Pasal 27

(1) PA/KPA penerima Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga harus membuat dan menandatangani BAST sesuai dengan format BAST tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal serah terima; b. pihak pemberi dan penerima Hibah; c. tujuan penyerahan; d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing; e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah; f. bentuk Hibah; dan g. rincian harga satuan barang/jasa. (3) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 28

(1) Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, harus mendapatkan pengesahan dari KPPN mitra kerja. (2) Usulan pengesahan Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dengan menerbitkan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS. (3) PA/KPA menyampaikan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN mitra kerja. (4) Ketentuan mengenai pengesahan Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah Di Kementerian Perdagangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32