PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

PERMEN Nomor 77 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 784) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan, dengan ketentuan: a. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe A dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); b. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe B dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi dengan pagu anggaran kurang dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan usulan perencanaan daerah. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi yang berada di atas rata-rata nasional. (6) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang pagu anggarannya lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait dengan alokasi anggaran lebih kecil dari pagu anggaran untuk membangun Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan. 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Pasal I

Pasal 12

Pasal I

Pasal 12

Pasal 14

Pasal II