PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

PERMEN Nomor 76 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 7

Koreksi

(1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan e. Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate, yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan g. bukti penggantian bendera berupa surat tanda kebangsaan dan surat ukur sementara yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89. (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. (3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing; e. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. 3. Ketentuan huruf f Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 37

Pasal 40A

Pasal 40B

Pasal II