Peraturan Menteri Nomor 76-m-dag-per-10-2016 Tahun 2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor

PERMEN Nomor 76-m-dag-per-10-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 2. Promosi adalah kegiatan untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa kepada calon pembeli atau pengunjung (visitor), dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dan/atau kontrak dagang serta meningkatkan citra produk. 3. Produk Ekspor adalah Barang yang dibuat dan/atau jasa yang disediakan atau dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk diperdagangkan ke luar negeri. 4. Sarana Promosi Produk Ekspor adalah gedung yang didirikan untuk promosi Produk Ekspor dalam mendukung pengembangan ekspor nasional. 5. Pusat Promosi Produk Ekspor adalah Sarana Promosi Produk Ekspor yang didirikan di wilayah provinsi atau di salah satu wilayah provinsi pada regional tertentu yang dikelola dan digunakan untuk mempromosikan produk daerah yang berorientasi ekspor. 6. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan, meningkatkan, atau memberdayakan sarana-prasarana fisik berupa Sarana Promosi Produk Ekspor. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Pengelolaan adalah dukungan manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Promosi Produk Ekspor. 11. Pengelola Sarana Promosi Produk Ekspor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bertugas untuk mengelola Sarana Promosi Produk Ekspor. 12. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 13. Pemerintah Pusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 16. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku usaha. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

BAB V

PEMBANGUNAN SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 11

Koreksi

(1) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dalam bentuk penciptaan sarana baru atau peningkatan atau pemberdayaan sarana yang telah ada sebelumnya. (2) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam bentuk penciptaan sarana baru. (3) Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi dan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal meliputi ketersediaan: a. ruang display produk; b. ruang pertemuan; c. ruang publikasi; d. ruang untuk pameran; e. ruang kantor pengelola; f. ruang kesehatan untuk upaya pertolongan pertama; g. ruang ibadah; h. ruang ASI; i. gudang; j. toilet dan kebersihan; dan k. tempat parkir.

Pasal 12

(1) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan; b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Gubernur; dan c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berada di lokasi yang strategis; b. memiliki sarana jalan dan akses yang mudah dijangkau transportasi umum; c. desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, dan arsitektur; dan d. hal-hal lain terkait pemenuhan persyaratan minimal Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

Kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional dilakukan melalui Tugas Pembantuan bidang perdagangan.

Pasal 14

(1) Menteri menugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional. (2) Penugasan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain. (3) Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Gubernur harus menjamin pemanfaatan bangunan gedung Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sesuai dengan peruntukannya. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan: a. pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; b. pemenuhan kriteria Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan c. alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia. (2) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pembangunan gedung dengan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (3) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pengadaan mebelair dengan memperhatikan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan penugasan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Gubernur harus: a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. menjamin kegiatan Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional melalui Tugas Pembantuan dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan c. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penugasan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (3) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Pasal 17

(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional. (2) Gubernur diberikan kewenangan untuk mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan terkait Tugas Pembantuan kepada Menteri yang terdiri dari: a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran; dan d. Bendahara Pengeluaran. (3) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan Pembangunan daerah. (4) Menteri MENETAPKAN Pejabat Pengelola Keuangan dan menyampaikan hasil penetapan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (5) Dalam hal terjadi penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur segera mengajukan usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri melalui Dirjen PEN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (6) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kepala SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab atas kegiatan dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada Gubernur. (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Gubernur.

Pasal 19

(1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara. (2) SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan penatausahaan Barang Milik Negara. (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. (4) Tata cara Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Negara termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. (2) Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerimaan yang diperoleh dari pemanfaatan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke rekening kas umum negara, sepanjang Pusat Promosi Produk Ekspor Regional belum dihibahkan.

Pasal 22

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional kepada Menteri. (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabiltas. (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 23

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara sebagai pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kepala SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab atas pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri; dan b. Gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi Pengelolaan keuangan daerah; b. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan; dan c. Menteri menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada melalui Menteri Keuangan.

Pasal 25

(1) Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang pembangunannya dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan harus dilakukan proses hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pembangunan selesai dilakukan. (2) Penggunaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebelum dihibahkan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara perjanjian penyerahan sementara antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang telah dihibahkan atau diserahkan sementara penggunaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Dirjen PEN. (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional, Dirjen PEN dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 30

(1) Menteri dan/atau Gubernur secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a. Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor melalui Dana Tugas Pembantuan. (2) Gubernur selaku penerima penugasan dari Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen PEN. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait kesesuaian pemanfaatan Sarana Promosi Produk Ekspor. (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan. (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 31

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi: a. peningkatan profesionalisme pengelola; b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik; c. pemeliharaan keamanan dan kebersihan; dan d. pelaksanaan evaluasi kinerja Pengelolaan.

Pasal 32

(1) SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan yang tidak menyampaikan laporan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa: a. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau b. penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Sanksi berupa penundaan pencairan untuk triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan kepada Menteri sampai dengan triwulan ke tiga pada tahun anggaran berjalan. (3) Pengenaan sanksi penundaan pencairan untuk triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak membebaskan SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dari kewajiban menyampaikan laporan Tugas Pembantuan. (4) Sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah. (5) Sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 33

Dalam hal SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan secara sengaja dan/atau lalai dalam Pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 76-m-dag-per-10-2016 Tahun 2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34