PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2020 tentang BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

PERMEN Nomor 72 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. 6. Surat Tanda Daftar BPSK yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah dokumen yang menyatakan bahwa BPSK telah terdaftar dalam daftar BPSK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 11. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur adalah Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan. 14. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah provinsi. 15. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK. 16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN BPSK

Pasal 4

Koreksi

(1) BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi. (2) Wilayah kerja provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah kabupaten/kota. (3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK dibentuk di provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Koreksi

(1) Gubernur melakukan pendaftaran atas BPSK yang telah dibentuk kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Menteri menerbitkan STD-BPSK untuk BPSK yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan STD-BPSK kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa: a. Keputusan Pembentukan BPSK; b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK; c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan d. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas. (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan STD-BPSK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan diterima. (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran diterima Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan. (4) Terhadap pengajuan pendaftaran BPSK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat mengajukan kembali pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, susunan keanggotaan, susunan sekretariat BPSK, Gubernur melakukan pendaftaran perubahan STD-BPSK kepada Menteri. (2) Pengajuan pendaftaran perubahan STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang sah yang MENETAPKAN adanya perubahan. (3) Tata cara pengajuan pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan perubahan STD-BPSK.

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan penyusunan dan pengelolaan daftar BPSK yang telah memiliki STD-BPSK.

Pasal 9

(1) BPSK hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenang setelah memperoleh STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen; c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen; g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k. MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen; l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEANGGOTAAN BPSK

Pasal 10

Koreksi

(1) Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur: a. pemerintah; b. Konsumen; dan c. Pelaku Usaha. (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah kerja BPSK. (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari wakil LPKSM di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK. (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK. (5) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja BPSK yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai pemerintah. (6) Ketentuan wilayah kabupaten/kota bagi unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku khusus untuk BPSK provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (7) Anggota dari setiap unsur BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang. (8) Jumlah anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan setiap unsur dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotan BPSK terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota yang berasal dari unsur pemerintah yang berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1). (3) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota yang berasal dari luar unsur pemerintah. (4) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan S-1 di bidang hukum; dan b. tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 12

(1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu: a. warga Negara INDONESIA; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu: a. berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah; b. tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen; c. anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di INDONESIA, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha; d. tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha; e. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; f. diutamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat dan untuk Provinsi DKI Jakarta bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Pasal 13

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan. (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. (3) Pembentukan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa keanggotaan BPSK selanjutnya, ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.

Pasal 15

(1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari : a. wakil Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota; b. akademisi; c. praktisi di bidang Perlindungan Konsumen; d. Pelaku Usaha; dan e. Konsumen. (2) Anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan menjadi anggota BPSK. (3) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan.

Pasal 16

Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas: a. mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK; b. melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK; d. MENETAPKAN nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan e. menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. persyaratan menjadi anggota BPSK; b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; dan c. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK. (3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

Pasal 18

Setiap calon anggota BPSK yang melakukan pendaftaran harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: a. daftar riwayat hidup; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya; c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat; e. surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung; f. fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah; g. surat keterangan dari lurah/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat; h. surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM; i. surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha; j. surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah); dan k. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Tim Pemilihan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Tim Pemilihan MENETAPKAN calon anggota BPSK yang yang lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan. (3) Tim Pemilihan mengumumkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

Pasal 20

(1) Tim Pemilihan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (2) Tim Pemilihan menyusun daftar peringkat nama calon anggota BPSK berdasarkan jumlah nilai uji kepatutan dan kelayakan. (3) Tim Pemilihan MENETAPKAN calon anggota BPSK yang dinyatakan uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penetapan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 21

(1) Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Gubernur. (2) Nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK periode sebelumnya berakhir.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

(1) Keanggotaan BPSK berakhir karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai anggota BPSK berakhir. (2) Keanggotaan BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal anggota BPSK: a. mengundurkan diri; b. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah; c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha; d. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Gubernur menyampaikan keputusan pemberhentian anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1) Dalam hal keanggotaan BPSK berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), kedudukan anggota BPSK digantikan oleh calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian anggota pengganti BPSK dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan unsur yang digantikan. (4) Penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa keanggotaan BPSK yang digantikan paling sedikit 1 (satu) tahun. (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

Pasal 25

(1) Pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan: a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK ditetapkan, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK; b. anggota BPSK yang berusia paling tua memimpin rapat pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK; c. pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah; d. dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menghasilkan kesepakatan, pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak; dan e. hasil pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK. (2) Salinan berita acara pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB Kelima

Pemilihan Anggota

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota

Pasal 22

Koreksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

BAB IV

SEKRETARIAT BPSK

Pasal 26

Koreksi

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.

Pasal 27

Koreksi

(1) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu anggota. (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) bidang: a. tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan b. kepaniteraan.

Pasal 28

(1) Kepala sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPSK. (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dari luar Perangkat Daerah setempat. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPSK.

Pasal 29

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK harus memenuhi persyaratan: a. bukan anggota BPSK; b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk sekretariat BPSK yang berasal dari luar Perangkat Daerah.

Pasal 30

Jumlah anggota sekretariat BPSK paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 31

(1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Dalam hal diperlukan Gubernur dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Ketua BPSK. (2) Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas dalam MENETAPKAN calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas. (4) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Ketua BPSK.

Pasal 33

(1) Gubernur mengangkat kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). (2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Dinas mengangkat kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

(1) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir. (2) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK: a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; b. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. pindah ke luar wilayah kerja BPSK; e. telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang berasal dari aparatur sipil negara; f. telah berakhir masa kerja, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang bukan berasal dari aparatur sipil negara atau telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun; g. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau h. melanggar norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.

Pasal 35

Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 36

(1) Kepala sekretariat BPSK mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing- masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian Sengketa Konsumen; dan c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada ketua BPSK. (2) Anggota sekretariat BPSK di bidang tata usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas: a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK; b. melaksanakan tata kelola persuratan; c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan; d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen; e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat; f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa; g. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi. (3) Anggota sekretariat BPSK bidang kepaniteraan mempunyai tugas: a. mencatat jalannya proses penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan; b. menyimpan berkas laporan; c. menjaga barang bukti; d. membantu menyusun putusan; e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha; f. membuat berita acara persidangan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

Pasal 37

(1) Dalam hal jumlah anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang dan disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ketua BPSK segera mengusulkan nama calon anggota sekretariat BPSK pengganti kepada Gubernur. (2) Anggota sekretariat pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33. (3) Masa kerja anggota sekretariat BPSK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat BPSK yang digantikan.

Pasal 38

Format Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, format STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat BPSK dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) , format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat BPSK dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dan format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK atau format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 43

Koreksi

(1) Menteri dan/atau Gubernur melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan evaluasi kepada Direktur Jenderal. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.

Pasal 44

Koreksi

(1) Pelaksanaan evaluasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan. Evaluasi terhadap BPSK dilakukan berdasarkan parameter: a. kesesuaian persyaratan pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan c. kinerja BPSK dalam jangka waktu evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi BPSK ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap BPSK dimaksud. (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis, BPSK wajib telah melakukan perbaikan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPSK belum melakukan perbaikan atau tindak lanjut, BPSK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK.

Pasal 45

(1) Terhadap BPSK yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK, dapat dilakukan pengajuan penerbitan STD-BPSK kembali dengan mekanisme dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengajuan kembali STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen dan/atau data yang membuktikan BPSK telah melakukan perbaikan terhadap keadaan yang mengakibatkan pencabutan STD-BPSK.

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2020 tentang BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketujuh

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

Pasal 42

BAB VIII

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB IX