PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72-m-dag-per-10-2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 72-m-dag-per-10-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dalam kedudukannya pada unit kerja, baik secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

Pasal 2

(1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Peta Jabatan Sekretariat Jenderal; b. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; c. Peta Jabatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; d. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; e. Peta Jabatan Perundingan Perdagangan Internasional; f. Peta Jabatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; g. Peta Jabatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; h. Peta Jabatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan; dan i. Peta Jabatan Inspektorat Jenderal. (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.