PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 71 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Koreksi

Setiap Pegawai dan Calon PNS selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu: a. kelas jabatan; b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; c. capaian kinerja Pegawai; dan d. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai. (2) Bobot komponen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja yaitu: a. Disiplin Kehadiran dengan bobot 60% (enam puluh perseratus); dan b. Capaian Kinerja Pegawai dengan bobot 40% (empat puluh perseratus). (3) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja bagi Calon PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat penerimaan Calon PNS sampai dengan Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Pegawai: a. yang secara nyata tidak mempunyai atau tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu di Kementerian Perdagangan; b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain di luar Kementerian Perdagangan; e. yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri termasuk Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei; atau f. yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 7

(1) Penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lama setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya. (2) Dalam hal penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 2 (dua), pelaksanaanya dapat ditunda sesuai dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin Kehadiran dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Jenis pelanggaran Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja; dan e. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja tanpa izin atau tanpa Alasan yang Sah. (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja yang dinyatakan dalam % (perseratus), dengan ketentuan sebagai berikut: a. setiap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) dari bobot Disiplin Kehadiran untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. setiap Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan sebesar 0,006% (nol koma nol nol enam perseratus) dari bobot Disiplin Kehadiran untuk setiap 1 (satu) menit keterlambatan dengan paling lama keterlambatan yang diperhitungkan adalah 4 (empat) jam; dan c. setiap Pegawai yang tidak mengisi Daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d pada jam datang maupun pulang, dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari bobot Disiplin Kehadiran untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti besar dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang mengambil cuti besar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari kerja; b. Pegawai yang mengambil cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari bobot kehadiran untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja terhitung mulai hari ke 15 (lima belas); c. Pegawai yang mengambil cuti melahirkan serta dibuktikan dengan surat keterangan dokter dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus); atau d. Pegawai yang mengambil dan aktif kembali setelah cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar setelah tanggal 15 pada bulan berjalan, pembayaran Tunjangan Kinerjanya dikenakan pemotongan 2% (dua perseratus) dari bobot Disiplin Kehadiran untuk setiap hari ketidakhadiran.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan berikutnya dimulainya tugas belajar. (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (3) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 13

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir baik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani mutasi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang menjalani mutasi jabatan di dalam lingkungan Kementerian Perdagangan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan baru berdasarkan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada bulan berjalan; b. Pegawai yang menjalani mutasi jabatan di dalam lingkungan Kementerian Perdagangan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, Tunjangan Kinerja jabatan baru diberikan berdasarkan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada bulan berikutnya; c. Pegawai yang menjalani mutasi jabatan dari atau ke Kementerian Perdagangan diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan baru berdasarkan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada bulan berjalan, sedangkan Tunjangan Kinerja dari bobot Disiplin Kehadiran pembayarannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan dari atau ke Kementerian Perdagangan diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil penilaian Capaian Kinerja Pegawai pada bulan berjalan, sedangkan Tunjangan Kinerja dari bobot Disiplin Kehadiran pembayarannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS yang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan satu jenis Tunjangan Kinerja yang nilai besarannya paling menguntungkan. (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai pemangku jabatan fungsional tertentu yang merangkap dalam jabatan struktural.

Pasal 16

(1) PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi yang lebih kecil dari Tunjangan Kinerja, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar selisih antara hasil penghitungan Tunjangan Kinerja PNS yang bersangkutan dengan Tunjangan Profesi pada jenjang yang sesuai. (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan Pegawai yang bersangkutan, tunjangan yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi.

Pasal 17

(1) Tunjangan Kinerja dari bobot Capaian Kinerja Pegawai akan dibayarkan jika Pegawai mengisi Capaian Kinerja Pegawai bulanan serta dinilai oleh atasan. (2) Capaian Kinerja Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai dengan memperhitungkan target yang harus dicapai.

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran lainnya selain pelanggaran Disiplin Kehadiran dan telah dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa: 1. Teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan; 2. Teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) bulan; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan. b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan; 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) bulan; dan 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% dari besaran Tunjangan Kinerja untuk 3 (tiga) bulan. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa: 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan; 2. pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) bulan; dan 3. pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan. (2) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran Disiplin tingkat berat, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19