PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. 2. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah INDONESIA demi kepentingan nasional. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

BAB V

KELOMPOK PERUNDING

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta MENETAPKAN tugas kelompok perunding tersebut. (2) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI, pejabat kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau tenaga ahli. (3) Kelompok perunding dapat melakukan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. (4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Menteri selaku ketua Tim Perunding.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan perundingan, Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman kepada pedoman delegasi Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7). (2) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen catatan akuntabilitas atas perkembangan dan pertimbangan posisi dalam perumusan Perjanjian Perdagangan Internasional pada setiap tahapan perundingan. (3) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Menteri. (4) Menteri menyampaikan laporan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementarian, atau kelompok perunding menyampaikan dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Perjanjian Perdagangan Internasional ditandatangani. (6) Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Menteri. (7) Dokumen catatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL CONTOH FORMAT DOKUMEN CATATAN AKUNTABILITAS PERUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nama Perjanjian : nama resmi dan lengkap dari Perjanjian Judul Bab Forum Perundingan : Periode Perundingan : dimulai-selesainya perundingan Jumlah pertemuan : Ketua DELRI : ARTICLE X [NOMOR] [JUDUL] Deskripsi isu singkat mis: MFN Applied Rate Lower than Prefential Rate rumusan akhir (final text) yang telah disepakati kedua pihak Disetujui pada keterangan putaran perundingan pada saat disetujuinya rumusan akhir Draft awal (initial proposal) rumusan draft awal baik atas usulan DELRI maupun usulan mitra negosiasi sebelum mendapat tanggapan dari para pihak dalam negosiasi Perkembangan Rumusan perkembangan rumusan draft text pada beberapa round sebelumnya terutama adanya counter proposal atas rumusan awal Pemahaman Legal obligation pada rumusan final pemahaman delegasi/perunding mengenai kewajiban hukum yang terkandung pada rumusan final yang disepakati kedua pihak PUU Terkait Peraturan perundang- undangan nasional yang terkait atau mungkin terkait, baik yang perlu penyesuaian maupun yang sedang berlaku dan menjadi landasan hukum pertimbangan posisi Pertimbangan posisi DELRI menyetujui rumusan final pertimbangan dan justifikasi yang digunakan delegasi/perunding saat menyetujui rumusan final Dokumen terkait lain (as applicable) [akan di submit ke Treaty Room sebagai dokumen Travaux Preparatoires] Di isi daftar disertai keterangan singkat apabila dalam proses perundingan terdapat non- paper/proposal tertulis/ atau informasi tertulis lain yang menggambarkan intention para pihak termasuk SOD meeting, dan copy akan dilampirkan Approved by dan Tim Penyusun Nama/Jabatan yang bertanggung jawab dalam penyusunan. Bukan dimaksudkan untuk menjadi kontak kedepan tapi secara procedural diharapkan dapat menunjukan akuntabilitas proses penyusunan Catatan: setelah template terisi, kolom paling kanan dapat dihapus MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12