Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Te…

Pasal 2

(1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi: a. Pemeriksaan; b. Pengujian; dan c. pembubuhan tanda Tera. (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera. (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur. (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap: a. UTTP produksi dalam negeri; dan b. UT TP asal impor. (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan. (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang: a. habis masa berlaku tanda sahnya; b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus; c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang. (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di: a. UPT atau UML; b. laboratorium lain; c. tempat UTTP Terpasang Tetap; d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri. (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di: a. UPT atau UML; b. laboratorium lain; c. tempat UTTP Terpasang Tetap; d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau e. tempat UTTP terpakai. (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada. (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 6

Koreksi

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga. (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang. (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 8

Koreksi

(1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang diluar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan: a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan. (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada. (3) Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 10

Koreksi

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP. (2) Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel. (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 12

Koreksi

(1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran. (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera. (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 13

Koreksi

(1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP. (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal. (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Pasal 14

Koreksi

Setiap orang perorangan, produsen, atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP No. Jenis UTTP Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun) 1. Automatic Level Gauge 2 2. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak 2 3. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak 10 4. Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal 6 5. Meter Gas Diafragma 10 6. Ultrasonic Gas Flow Meter 7 7. Meter Air - Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm; - 50 mm < Diamater Nominal (DN) ≤254 mm. 5 3 8. Meter kWh Elektromekanik/Dinamis 15 9. Meter kWh Elektronik/Statis 10 10. Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung 3 11. Alat Perlengkapan UTTP Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT SURAT JALAN PELAKSANAAN TERA ULANG DI LUAR WILAYAH KERJA UML KOP SURAT DINAS PROVINSI DKI JAKARTA ATAU KABUPATEN/KOTA SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :………………………………………… NIP : ………………………………………… Jabatan : ………………………………………… Dengan ini menerangkan bahwa: Jenis UTTP : ………………………………………… Merek : ………………………………………… Tipe : ………………………………………… Kapasitas : ………………………………………… Pemilik : ………………………………………… Alamat : ………………………………………… akan dilaksanakan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota* .............. Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya. ……………………..,………………………….. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota* ............. ………………………………………. Catatan: *Coret yang tidak perlu MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Usaha : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut: No Jenis UTTP Merek Tipe Jumlah 1. 2. dst. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran. ………………………., …………........ Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa), Meterai cukup (Nama Jelas) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP KOP SURAT BERITA ACARA PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA Pada hari ................... tanggal ................... bulan ................... tahun ................... pukul ................... Saya bernama : .......................................,selaku Penera berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor ..................................., tanggal ................... NIP : ..........................................................................., Jabatan : ..........................................................................., Kantor : ..........................................................................., Alamat Kantor : ..........................................................................., Telah memeriksa dan menguji Jenis UTTP : ..........................................................................., Merek/tipe : ..........................................................................., Kapasitas : ..........................................................................., Tempat : ..........................................................................., Pemilik : ..........................................................................., Alamat : ..........................................................................., Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena: 1. .....................................................................................................; 2. .....................................................................................................; 3. .....................................................................................................; (dst.) Berdasarkan Pasal 14 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan. UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada: 1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga (kuasa) : 2. Alamat : 3. Pekerjaan : Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saksi-saksi: 1. ............................ 2. ............................ Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (kuasa), ............................. Yang Membuat Berita Acara Penera, ............................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16