PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 66-m-dag-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97MDAGPER122014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERMEN Nomor 66-m-dag-per-8-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M- DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pasal 22

Koreksi

(1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan Surveyor harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang verifikasi atau penelusuran teknis Produk Industri Kehutanan; dan d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah INDONESIA. (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi: a. kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik, meliputi: 1. keabsahan dokumen ETPIK dan ETPIK Non-Produsen; dan 2. keabsahan Dokumen V-Legal. b. kegiatan verifikasi fisik, meliputi: 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; 2. jumlah barang; 3. jenis kayu; 4. kriteria teknis; 5. kesesuaian Pos Tarif/HS; 6. melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan 7. melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor. (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. (6) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (7) Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemerintah. 9. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 66-m-dag-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97MDAGPER122014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Pasal I

Pasal 13

Pasal I

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 29

Pasal II