PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2020 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA–AUSTRALIA)

PERMEN Nomor 63 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang INDONESIA. 2. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang INDONESIA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelmpok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 3. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Teregistrasi (Registered Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor INDONESIA telah memenuhi Keterangan Asal barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA). 5. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 6. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui website: e-ska.kemendag.go.id.. 7. INDONESIA-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang selanjutnya disingkat IACEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah INDONESIA dan Pemerintah Australia. 8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 9. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. 10. Eksportir Teregistrasi (Registered Exporter) yang selanjutnya disingkat ER adalah Eksportir yang teregistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk barang ekspor. 11. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. 12. Barang Asal INDONESIA (INDONESIA originating goods) adalah Barang yang berasal dari INDONESIA yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA). 13. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6