PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 tentang KETENTUAN IMPOR GARAM

PERMEN Nomor 63 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: a. 2501.00.10 : - Garam meja b. 2501.00.20 : - Garam batu tidak diproses Lain-lain: c. 2501.00.91 : -- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium d. 2501.00.92 : -- Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 99,9%, dihitung dari basis kering e. 2501.00.99 : -- Lain-lain. 2. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan atau dipertukarkan. 3. Importir Garam adalah perusahaan yang melakukan kegiatan importasi garam untuk kebutuhan usahanya. 4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 5. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 6. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen. 7. Persetujuan Impor Garam adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Komoditas Pergaraman. 8. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan teknis mengenai Komoditas Pergaraman yang akan diimpor. 9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor. 10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor. 11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut; c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain; d. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Garam yang diimpor; dan e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (2) Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/ distribusi/penjualan Garam yang diimpor, dan c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS dan standar mutu Garam, jumlah yang dapat diimpor, negara asal, tempat pemasukan, dan waktu pemasukan. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor Garam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 tentang KETENTUAN IMPOR GARAM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31