PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 63-m-dag-per-8-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

PERMEN Nomor 63-m-dag-per-8-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi ata Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1922) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut. 2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan. 3. Produk turunan besi atau baja dan baja paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar. 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. 6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor. 7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor. 9. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat. 11. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 2. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan: a. barang impor sementara; b. barang promosi; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara; e. barang yang diimpor dalam jumlah kurang dari 1 (satu) Ton; f. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); i. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; l. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; m. barang pindahan; n. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; o. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau; q. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; b. barang yang diimpor dalam jumlah kurang dari 1 (satu) Ton; c. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; e. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau; g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor. (3) Dihapus. 6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya: a. yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: 1. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; 2. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; 3. 7219.32.00; 4. 7219.33.00; 5. 7219.34.00; 6. 7219.35.00; 7. 7219.90.00; 8. 7220.20.10; 9. 7220.20.90; 10. 7220.90.10; 11. 7220.90.90; 12. 7225.11.00; 13. 7225.19.00; 14. 7225.50.90 berupa Tin Mill Black Plate; 15. 7226.11.10; 16. 7226.11.90; 17. 7226.19.10; dan 18. 7226.19.90. b. yang dilakukan oleh: 1. perusahaan pemilik API-P di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri mould and dies, dan/atau industri alat besar dan komponennya; 2. perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 3. perusahaan pemilik API-P sebagai industri pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/ multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan; 4. perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan 5. perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. 7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 63-m-dag-per-8-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 16

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal II