Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2019 tentang PERSETUJUAN…

Pasal 2

Pameran Dagang dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Pameran Dagang internasional di dalam negeri; b. Pameran Dagang nasional; dan c. Pameran Dagang lokal.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh Peserta yang berasal dari luar negeri; dan/atau b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri. (2) Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari beberapa provinsi. (3) Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan kriteria meliputi: a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota. (4) Peserta yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria: a. warga negara asing; b. perwakilan negara asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri; atau c. perusahaan perdagangan asing atau perwakilan perusahaan perdagangan asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri. (5) Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria meliputi Barang dan/atau Jasa yang berasal dari: a. luar negeri; b. kawasan berikat; c. kawasan free trade zone; atau d. kawasan ekonomi khusus. (6) Selain kriteria Pameran Dagang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat MENETAPKAN dan/atau menyelenggarakan Pameran Dagang internasional sepanjang sesuai dengan program Pemerintah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha. (2) Dalam hal Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, selain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha juga dapat diselenggarakan oleh pemerintah luar negeri, perwakilan pemerintah luar negeri, pelaku usaha dari luar negeri dan/atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus bekerjasama dengan Penyelenggara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib mendapatkan Persetujuan dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk dapat memperoleh Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://sipt.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal melalui Direktur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli sebagai berikut: a. NIB; b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; c. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; d. daftar Peserta yang meliputi nama dan asal negara; e. daftar jenis Barang dan/atau Jasa yang akan dipamerkan; f. profil pameran; dan g. profil perusahaan. (4) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code). (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (8) Penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Koreksi

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan sesuai dengan tanggal penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan. (2) Format laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang lokal kepada Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. (4) Format laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan: a. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. daftar Peserta; d. daftar jenis Barang dan/atau Jasa yang akan dipamerkan; e. profil pameran; dan f. profil perusahaan. (6) Atas penyampaian laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan mengisi dan membubuhkan tanda tangan disertai pembubuhan stempel basah Perangkat Daerah pada formulir penerimaan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri secara elektonik melalui laman http://sipt.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pameran Dagang. (3) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. Peserta; b. jumlah pengunjung; c. Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan; d. transaksi yang diperoleh selama Pameran Dagang berlangsung; dan e. evaluasi. (4) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan promosi, upaya pengembangan dan peningkatan Produk berupa Barang dan/atau Jasa, serta perluasan pasar.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang kepada Gubernur. (2) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang kepada Bupati/Walikota. (3) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pameran Dagang. (4) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang nasional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. Peserta; b. jumlah pengunjung; c. Produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan; d. transaksi yang diperoleh selama Pameran Dagang berlangsung; dan e. evaluasi.

Pasal 12

Koreksi

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman http://sipt.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan: a. mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan b. penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur secara manual.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pameran Dagang dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan: a. Pameran Dagang internasional di dalam negeri kepada Direktur Jenderal; b. Pameran Dagang nasional kepada Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi perdagangan; dan c. Pameran Dagang lokal kepada Bupati/Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 14

Koreksi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan di bidang perdagangan.

Pasal 15

Koreksi

Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan atau Bupati/Walikota melalui perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional dan/atau laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional lokal, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran kepada pejabat penerbit perizinan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Persetujuan Pameran Dagang berikutnya. (3) Dalam hal Penyelenggara melaksanakan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan persetujuan Pameran Dagang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat persetujuan Pameran Dagang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhir penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 19

Koreksi

Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan pengawasan kegiatan perdagangan dapat MENETAPKAN petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 20

Koreksi

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 201923 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG NASIONAL MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITO (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor : ………………,………………… Lampiran : Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional Yth. Gubernur ... (nama Provinsi) c.q. ... (Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan) ... di ... Dengan ini kami menyampaikan Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional yang akan diselenggarakan di ... (tempat penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional) ... pada hari ..., tanggal ... . Sebagai lampiran, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, yakni : a. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. daftar Peserta; d. daftar produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan; e. profil pameran; dan f. profil perusahaan. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang Menerima, (Jabatan) Pemohon, Direktur Utama/Direktur (Nama Jelas) (Stempel Basah dan Nama Jelas) Ket: laporan rencana ini dan dokumen pendukung disimpan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan ---------------------------------------------------(potong disini)---------------------------------------------------- TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG NASIONAL Pada hari ..., tanggal ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :.......................................................................................... NIP :.......................................................................................... Jabatan :.......................................................................................... LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LOKAL MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor : ………………,………………… Lampiran : Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal Yth. Bupati/Walikota ... (nama Kabupaten/Kota) c.q. ... (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan) ... di ............... Dengan ini kami menyampaikan Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal yang akan diselenggarakan di ... (tempat penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal) pada hari ... tanggal ... . Sebagai lampiran, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, yakni : a. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. daftar Peserta; d. daftar produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan; e. profil pameran; dan f. profil perusahaan. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang Menerima, (Jabata Pemohon, Direktur Utama/Direktur (Nama Je (Stempel Basah dan Nama Jelas) Ket: laporan rencana ini dan dokumen pendukung disimpan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan ---------------------------------------------------(potong disini)------------------------------------------------ TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LOKAL Pada hari hari ..., tanggal ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :.......................................................................................... NIP :

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2019 tentang PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22