PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 60 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1631) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan 5 (lima) komponen yang meliputi: a. kelas jabatan b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; c. Capaian Kinerja Organisasi; d. Capaian Kinerja Individu; dan e. ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai. (2) Bobot kompenen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja meliputi: a. Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. Disiplin Kehadiran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori paling rendah bernilai baik, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai cukup, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya; c. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai kurang, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya; dan d. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai sangat kurang, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya. (4) Dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya belum ditetapkan, pembayaran Tunjangan Kinerja untuk tahun berjalan menggunakan dasar nilai Capaian Kinerja Organisasi 2 (dua) tahun sebelumnya. (5) Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut: a. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada: 1) rentang nilai 110 (seratus sepuluh) ≤ x ≤ 120 (seratus dua puluh); dan 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, komponen capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 90 (sembilan puluh) ≤ x ≤ 120 (seratus dua puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); c. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 70 (tujuh puluh) ≤ x < 90 (sembilan puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya; d. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 50 (lima puluh) ≤ x < 70 (tujuh puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya; dan e. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai < 50 (lima puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya. (6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Bobot komponen pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Kriteria penilaian Capaian Kinerja Organisasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan dalam Lamprian II dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1631) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Lampiran IV dihapus.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal II