Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan — PERMEN Nomor 59-m-dag-per-8-2016 Tahun 2016

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 3

(1) Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi. (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Pasal 4

Koreksi

(1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri. (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. (2) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor. (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Koreksi

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Impor Hewan dan Produk Hewan dibatasi. (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi impornya tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk: a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan di dalam negeri; dan/atau d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Impor Hewan dan Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD. (2) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD dapat mengimpor Hewan dan Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari suatu negara.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam hal di negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum sepenuhnya bebas dari penyakit hewan, maka dalam rangka menjaga ketahanan pangan, ketersediaan dan stabilisasi harga, BUMN dapat melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari negara atau zona dalam suatu negara tertentu. (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat penugasan dari Menteri BUMN. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dan usulan Menteri dan/atau Menteri Pertanian.

Pasal 10

Koreksi

(1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan pemilik API, BUMN dan BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan: a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. API; c. bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Impor Bakalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Impor Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau f. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. (3) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor. (5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 12

Koreksi

Permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diajukan sewaktu-waktu.

Pasal 13

Koreksi

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh: a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.

Pasal 15

Koreksi

(1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Dalam hal Impor Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 16

Koreksi

(1) Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa INDONESIA yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. kehalalan bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan i. asal usul bahan pangan tertentu. (3) Penggunaan bahasa, selain Bahasa INDONESIA, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya. (4) Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca. (5) Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa INDONESIA pada setiap produk dan/atau Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan: a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. Kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan: a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Certificate of Health di negara asal Hewan dan/atau Produk Hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor diterbitkan. (2) Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam Certificate of Health sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Koreksi

Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, katering, pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin, dan/atau keperluan khusus lainnya.

Pasal 20

Koreksi

Dalam hal di negara asal Impor Hewan dan/atau Produk Hewan terjadi risiko penyebaran zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, maka Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan: a. scan kartu Kendali Realisasi Ekspor atau Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW); atau b. scan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor untuk Hewan dan/atau Produk Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi. (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Koreksi

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor untuk periode berikutnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Koreksi

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan: a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau d. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.

Pasal 24

Koreksi

Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri.

Pasal 25

Koreksi

Perusahaan yang telah dicabut Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 26

Koreksi

(1) Eksportir atau importir yang melakukan Ekspor atau Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan Ekspor kembali. (3) Biaya atas pelaksanaan Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 27

Koreksi

(1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; dan/atau d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Pasal 28

Koreksi

(1) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang; d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; dan/atau e. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor. (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Pasal 29

Koreksi

Hewan dan Produk Hewan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Pasal 30

Koreksi

Setiap pelaksanaan Ekspor dan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap Impor dan peredaran Hewan dan Produk Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan: a. evaluasi pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; dan b. pengawasan peredaran Hewan dan Produk Hewan. (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (post audit) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 32

Koreksi

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

Koreksi

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 34

Koreksi

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang telah diterbikan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 35

Koreksi

Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.01 dan 16.02 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M- DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 166) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 01.01 Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup. - Kuda: 1. 0101.21.00.00 --Bibit Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan 01.02 Binatang jenis lembu hidup. - Sapi : 2. 0102.21.00.00 --Bibit - Kerbau : 3. 0102.31.00.00 --Bibit 4. 0102.39.00.00 -- Lain-lain 01.03 Babi hidup 5. 0103.10.00.00 -Bibit Pedaging dan Pelemak 01.04 Biri-biri dan kambing hidup 0104.10 -Biri-biri: 6. 0104.10.10.00 --Bibit Pedaging, Perah dan Woll/Bulu 7. 0104.10.90.00 -- Lain-lain 0104.20 -Kambing: 8. 0104.20.10.00 --Bibit Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut 01.05 Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea 0105.11 --Ayam dari spesies Gallus domesticus 9. 0105.11.10.00 ---Ayam bibit Pedaging dan Petelur 0105.13 --Bebek 10. 0105.13.10.00 ---Bebek bibit Pedaging dan Petelur 0105.94 --Ayam dari spesies Gallus domesticus 11. 0105.94.10.00 ---Ayam bibit, selain ayam sabung No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 0106 Binatang lainnya, hidup. - Binatang menyusui: 12. Ex. 0106.14.00.00 -- Kelinci dan hare Bibit Kelinci 13. Ex. 0106.39.00.00 -- Lain-lain Bibit Puyuh dan Bibit Merpati 14. Ex 05.11.99.10.00 --- Mani dari binatang peliharaan Mani Babi, Kambing atau Biri- biri mini straw dan standar MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU YANG DIBATASI IMPORNYA No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 01.02 Binatang jenis lembu, hidup. -Sapi: 1. 0102.21.00.0 0 --Bibit 0102.29.10 ---Sapi Jantan (termasuk lembu) 2. ex. 0102.29.10.9 0 ----Lain lain Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata- rata 350 kg Sapi jantan produktif 3. ex. 0102.29.90.0 0 ---Lain lain Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata- rata 350 kg Sapi Indukan 02.01 Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin. 4. 0201.10.00.0 0 -Karkas dan setengah karkas 5. ex. 0201.20.00.0 0 -Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in) Potongan Primer (Prime Cuts) Short loin Has pendek Rump & Loin Has dan tanjung bertulang T-Bone Steak Steak has pendek Short Ribs Iga pendek OP ribs/Ribs Prepared lamusir utuh bertulang Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 6. 0201.30.00.0 0 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan Primer (Prime Cuts) Tenderloin Side Strap Off Has dalam tanpa anakan Tenderloin/Si de Strap Off Has dalam dengan anakan Butt Tenderloin Ujung has dalam Striploin/sirloi n Has luar Trip-trip/ Bottom sirloin triangle Pangkal tanjung bawah bersih Fillet of loin Irisan daging pinggang Chuck loin Has sampil Short plate Sandung lamur Sirloin butt/ rostbiff Has tanjung bersih Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Knuckle Daging kelapa Topside/ inside Penutup utuh Outside Pendasar dengan gandik Chuck Sampil Blade/cold Sampil kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang. Potongan Industri/Man Trimmings 65 sampai dengan 95 – Tetelan 65 sampai dengan 95 – No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 ufacturing Meat CL CL Forquarter Prosot Depan Hindquarter Prosot Belakang Dan nama atau jenis daging industri lainnya. 02.02 Daging binatang jenis lembu, beku. 7. 0202.10.00.0 0 -Karkas dan Setengah Karkas 8. 0202.20.00.0 0 -Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in) Potongan Primer (Prime Cuts) Short loin Has pendek Rump & Loin Has dan tanjung bertulang T-Bone Steak Steak has pendek Short Ribs Iga Pendek Bertulang OP Ribs/Ribs Prepared Lamusir utuh bertulang Brisket /Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Brisket Plate/ Ribs Spare Ribs Back Ribs Konro Ribs Neck Meat Bone In Shink/ Shank Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang. No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 9. 0202.30.00.0 0 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan Primer (Prime Cuts) Tenderloin Side Strap Off Has dalam tanpa anakan Tenderloin Has dalam dengan anakan Butt Tenderloin Ujung has dalam Striploin/sirloi n Has luar Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle Pangkal tanjung bawah bersih Cube roll/ Rib Eye Lamusir Tenderloin steak Steak has dalam Striploin steak Steak has luar Cube roll/ Rib Eye steak Steak lamusir Top sirloin Pangkal tanjung atas Sirloin Butt/ Rostbiff Has tanjung bersih Rump cap Steak tanjung Fillet of loin Irisan daging pinggang Chuck loin Has sampil Short Ribs Daging Iga Pendek Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Knuckle Daging No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 Sekunder (Secondary Cuts) Kelapa Topside/Insid e Penutup Utuh Silverside Pendasar Utuh Outside Pendasar Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang. Daging Industri (manufac- turing meat) Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Disnewed minced beef /Finely Textured Meat Daging giling Diced/block beef Daging balok/dadu Topside/Insid e Penutup Utuh Brisket Sandung Lamur Forquarter Prosot Depan Hindquarter Prosot Belakang Dan nama atau jenis daging industri lainnya 02.06 Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku 10. ex. 0206.10.00.0 -Dari binatang Daging variasi Tounge-long cut Lidah potongan No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 0 jenis lembu, segar atau dingin (Fancy and variety meat) Bonless/tanp a tulang panjang Tounge Lidah Tounge-short cut Lidah potongan pendek Tounge-short cut special trim Lidah potongan spesial Tounge Swiss cut special trim Lidah potongan swiss special Heart Jantung Lung Paru-paru Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang Tail (6070/V 6561) Buntut Tail pieces Potongan Buntut Feet Kaki 11. ex. 0206.21.00.0 0 --Lidah Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ tanpa tulang Tounge Lidah Tounge-long cut Lidah potongan panjang Tounge-short cut Lidah potongan pendek Tounge-short cut special trim Lidah potongan spesial Tounge Swiss cut special trim Lidah potongan swiss spesial Tongue Root/Throat trim Pangkal Lidah 12. 0206.22.00.0 0 --Hati --Livers 13. ex. --Lain- Daging Cheek Meat Daging Pipi No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN Kategori daging - Jenis item potongan (inter- nasional) Jenis item potongan (nama INDONESIA) 1 2 3 4 5 6 0206.29.00.0 0 lain variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa Tulang Head Meat Daging Kepala Lips Bibir Tendon Urat Heart Jantung Lung Paru Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang Tail Buntut Tail pieces Potongan Buntut Feet Kaki MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN SELAIN DARI JENIS LEMBU DAN PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIBATASI IMPORNYA No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR 1. 01.01 Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup. -Kuda: 0101.21.00.00 --Bibit - Kerbau : 2. 0102.31.00.00 --Bibit 3. ex. 0102.39.00.00 -- Lain-lain Kerbau berat rata – rata maksimal 400 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif 4. 01.03 Babi hidup 0103.10.00.00 -Bibit 01.04 Biri-biri dan kambing, hidup 5. 0104.10 -Biri-biri: 0104.10.10.00 --Bibit 6. 0104.20 -Kambing: 0104.20.10.00 --Bibit 01.05 Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea 7. 0105.11 --Ayam dari spesies Gallus domesticus 0105.11.10.00 ---Ayam bibit 8. 0105.13 --Bebek 0105.13.10.00 ---Bebek bibit 9. 0105.94 --Ayam dari spesies Gallus domesticus 0105.94.10.00 ---Ayam bibit, selain ayam No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 sabung 01.06 Binatang hidup lainnya. - Binatang menyusui: 10. ex. 0106.14.00.00 -- Kelinci dan hare Bibit Kelinci - Burung: 11. ex. 0106.39.00.00 -- Lain-lain Bibit Puyuh dan Bibit Merpati 02.03 Daging babi, segar, dingin atau beku. -Segar atau dingin : 12. 0203.11.00.00 --Karkas dan setengah karkas 13. 0203.12.00.00 --Paha, bahu dan potongannya, bertulang 14. 0203.19.00.00 --Lain-lain -Beku : 15. 0203.21.00.00 --Karkas dan setengah karkas 16. 0203.22.00.00 --Paha, bahu dan potongannya, bertulang -Beku : 17. 0203.29.00.00 --Lain-lain 02.04 Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku. 18. 0204.10.00.00 - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin 19. 0204.21.00.00 --Karkas dan setengah karkas 20. 0204.22.00.00 --Potongan daging lainnya, bertulang 21. 0204.23.00.00 --Daging tanpa tulang 22. 0204.30.00.00 -Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku -Daging lainnya dari biri-biri, beku : 23. 0204.41.00.00 --Karkas dan setengah karkas 24. 0204.42.00.00 --Potongan daging lainnya, No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 bertulang 25. 0204.43.00.00 --Daging tanpa tulang 26. 0204.50.00.00 -Daging Kambing 02.07 Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku. - Dari ayam spesies Gallus domesticus : 27. ex. 0207.11.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas Ayam utuh segar dingin 28. ex. 0207.12.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas Ayam utuh beku -Dari kalkun : 29. ex. 0207.24.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas Kalkun utuh segar dingin 30. ex. 0207.25.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas Kalkun utuh beku -Dari bebek: 31. ex. 0207.41.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin Karkas Itik utuh segar dingin 32. ex. 0207.42.00.00 --Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku Karkas Itik utuh beku 33. 0207.43.00.00 --Hati berlemak, segar atau dingin 34. 0207.45.00.00 --Lain-lain, beku 02.08 Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku. 35. ex. 0208.90.90.00 --Lain-lain Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 II. PRODUK HEWAN OLAHAN 04.02 Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. 0402.10 -Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya : -- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: 1. 0402.10.41.00 ---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih 2. 0402.10.49.00 --- Lain-lain -- Lain-lain: 3. 0402.10.91.00 ---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih 4. 0402.10.99.00 ---Lain-lain -Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya,dengan kandungan lemak melebihi 1,5% : 0402.21 --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : 5. 0402.21.20.00 ---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih 6. 0402.21.90.00 ---Lain-lain 0402.29 --Lain-lain : 7. 0402.29.20.00 ---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih 8. 0402.29.90.00 ---Lain-lain -Lain-lain : 9. 0402.91.00.00 --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya 10 . 0402.99.00.00 --Lain-lain 04.03 Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak 0403.10 -Yoghurt: 11 . 0403.10.20.00 -- Dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 maupun tidak 12 . 0403.10.90.00 --Lain-lain 0403.90 -Lain-lain : 13 . 0403.90.10.00 --Susu mentega 14 . 0403.90.90.00 --Lain-lain 04.04 Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 15 . 0404.10.00.00 -Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak 16 . 0404.90.00.00 -Lain-lain 04.05 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads. 17 . 0405.10.00.00 -Mentega 18 . 0405.20.00.00 -Dairy spreads 0405.90 -Lain-lain : 19 . 0405.90.10.00 --Lemak mentega anhidrat 20 . 0405.90.20.00 --Minyak mentega 21 . 0405.90.30.00 --Ghee 22 . 0405.90.90.00 --Lain-lain 04.06 Keju dan dadih susu. 0406.10 -Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu : 23 . 0406.10.10.00 --Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 24 . 0406.10.20.00 -- Dadih susu 0406.20 -Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis: 25 . 0406.20.10.00 --Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg 26 . 0406.20.90.00 --Lain-lain 27 . 0406.30.00.00 -Keju olahan, bukan parutan atau bubuk 28 . 0406.40.00.00 -Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan Penicillium roqueforti 29 . 0406.90.00.00 -Keju lainnya 04.07 Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak. - Telur yang difertilasi untuk inkubasi: 30 . 0407.11.00.00 -- Unggas dari spesies Gallus Domesticus 0407.19 -- Lain-lain: 31 . 0407.19.10.00 --- Dari bebek 32 . 0407.19.90.00 ---Lain-lain - Telur segar lainnya: 33 . 0407.21.00.00 -- Unggas dari spesies Gallus Domesticus 0407.29 --Lain-lain : 34 . 0407.29.10.00 --- Dari bebek 35 . 0407.29.90.00 --- Lain-lain 0407.90 - Lain-lain: 36 . 0407.90.10.00 -- Unggas dari spesies Gallus Domesticus 37 . 0407.90.20.00 -- Dari bebek 38 . 0407.90.90.00 -- Lain-lain No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 04.08 Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar,dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. -Kuning telur : 39 . 0408.11.00.00 -- Dikeringkan 40 . 0408.19.00.00 --Lain-lain -Lain-lain : 41 . 0408.91.00.00 -- Dikeringkan 42 . 0408.99.00.00 --Lain-lain 43 . 0409.00.00.00 Madu alam 44 . ex. 0511.10.00.00 -Mani dari binatang jenis lembu Sapi dan Kerbau 45 . ex. 0511.99.10.00 ---Mani dari binatang peliharaan Mani Babi, kambing atau biri-biri 16.01 Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini. 46 . ex. 1601.00.10.00 -Dalam kemasan kedap udara Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini. 47 . ex. 1601.00.90.00 -Lain-lain Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini. 16.02 Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. 1602.10 - Olahan homogen: 48 . ex. 1602.10.10.00 -- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara Dari daging babi 49 . ex. 1602.10.90.00 -- Lain-lain Hanya dari daging ruminansia besar/kecil 50 ex. - Dari hati binatang Hanya dari hati bebek No POS TARIF / HS URAIAN BARANG KETERANGAN 1 2 3 4 . 1602.20.00.00 - Dari babi: 1602.41 -- Paha dan potongannya: 51 . 1602.41.10.00 --- Dalam kemasan kedap udara 52 . 1602.41.90.00 --- Lain-lain 1602.42 -- Bahu dan potongannya: 53 . 1602.42.10.00 --- Dalam kemasan kedap udara 54 . 1602.42.90.00 --- Lain-lain 1602.49 -- Lain-lain, termasuk campuran: --- Luncheon meat: 55 . 1602.49.11.00 ---- Dalam kemasan kedap udara 56 . 1602.49.19.00 ---- Lain-lain --- Lain-lain: 57 . 1602.49.91.00 ---- Dalam kemasan kedap udara 58 . 1602.49.99.00 ---- Lain-lain 59 . 1602.50.00.00 - Dari binatang jenis lembu 1602.90 - Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang 60 . 1602.90.10.00 -- Kari domba, dalam kemasan kedap udara 61 . ex. 1602.90.90.00 -- Lain-lain Kecuali olahan sisa daging dan darah MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 59-m-dag-per-8-2016 Tahun 2016 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37