Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2019 tentang PENDELEGASI…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang selanjutnya disebut KEK Sorong adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 2. Zona adalah area di dalam KEK Sorong dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. 3. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 4. Dewan Kawasan KEK Sorong yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Sorong. 5. Ketua Dewan Kawasan KEK Sorong yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. 6. Administrator KEK Sorong yang selanjutnya disebut Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Sorong. 7. Kepala Administrator KEK Sorong yang selanjutnya disebut Kepala Administrator adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

KEK Sorong terdiri atas 3 (tiga) Zona, yaitu: a. Zona Logistik; b. Zona Industri; dan c. Zona Pengolahan Ekspor.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator. (2) Penerbitan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Administrator. (3) Kepala Administrator bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) Perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pengaturannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di KEK Sorong.

Pasal 5

Koreksi

Menteri dalam mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 6

Koreksi

Administrator dalam menerbitkan perizinan di bidang perdagangan wajib mematuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Dewan Kawasan. (2) Penyampaian laporan rekapitulasi penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Administrator. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id, setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya. (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi atau belum tersedia, penyampaian laporan disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan Kawasan. (5) Penyampaian laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Menteri bersama Ketua Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan oleh Administrator.

Pasal 9

Koreksi

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan.

Pasal 10

Koreksi

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, dalam hal: a. Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya; b. Administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan; c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau d. Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penerbitan perizinan di bidang perdagangan oleh Administrator, Menteri berwenang menunjuk penghubung dengan Administrator. (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Koreksi

Dalam hal terjadi perubahan dasar pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ketentuan penerbitan perizinan oleh Administrator mengikuti dasar pengaturan yang baru.

Pasal 13

Koreksi

Perizinan di bidang perdagangan yang telah diterbitkan kepada pelaku usaha yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di KEK Sorong sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14