PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 tentang KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI

PERMEN Nomor 57 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Baku Masker adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi Masker. 2. Masker adalah alat yang berfungsi untuk melindungi pernafasan dari zat mikrobakterium dan virus yang ada di udara, dan zat-zat kimia yang digunakan. 3. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 6. Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker yang selanjutnya disebut PE Bahan Baku Masker adalah izin pelaksanaan ekspor bahan baku Masker. 7. Persetujuan Ekspor Masker yang selanjutnya disebut PE Masker adalah izin pelaksanaan ekspor Masker. 8. Persetujuan Ekspor Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disebut PE APD adalah izin pelaksanaan ekspor Alat Pelindung Diri. 9. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes). 10. INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet. 11. Dashboard Monitoring Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Dashboard adalah sistem yang memuat tampilan data dan/atau informasi yang mencakup dan tidak terbatas pada Bahan Baku Masker, Masker, dan APD yang dikelola oleh Lembaga National Single Window. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 13. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui INSW yang terintegrasi dengan INATRADE. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. Izin Usaha Industri; b. Surat Pernyataan Mandiri yang menyatakan perusahaan memiliki persediaan (inventory) untuk kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan dan daftar nama kepemilikan perusahaan; dan c. Rencana Ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (5) Penerbitan dan penolakan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui INATRADE yang terintegrasi dengan INSW. (6) PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. (7) PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN APD YANG DIATUR EKSPORNYA No Pos Tarif Uraian Barang 1. Ex.5603.11.00 Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m2 2. Ex.5603.91.00 Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m2 3. 6307.90.40 Masker bedah 4. Ex.6307.90.90 Masker respirator N95 5. Ex.6210.10.19 Pakaian pelindung medis (coverall) 6. 6211.43.10 Pakaian bedah (surgical gown) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI SURAT PERNYATAAN MANDIRI Nama Perusahaan : NIB : Nama Direktur : Alamat Perusahaan : Contact Person (Nama dan No. Tlp) : Jenis Produk : Pos Tarif/HS : Kapasitas Produksi per Tahun : Jumlah Persediaan : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT. …. memiliki persediaan Bahan Baku Masker/Masker/APD yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apabila di kemudian hari data yang kami sampaikan tidak benar dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana telah disebutkan di atas, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TTD Direktur (Materai Rp. 6.000,-) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI RENCANA EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN APD RENCANA EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI PT …… No Pos Tarif/HS Uraian Barang Kapasitas Produksi per Tahun Rencana Ekspor Dalam 6 Bulan selama 1 (satu) Tahun Pelabuhan Muat Negara Tujuan Jakarta,................................... PT.................................... (Direktur) (Nama Jelas dan Tanda Tangan) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI LAPORAN REALISASI EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI Nama Perusahaan : Alamat Kantor Pusat : Persetujuan Ekspor : No. Tanggal : Realisasi Ekspor No Uraian Barang Pos Tarif/HS Realisasi Ekspor Pelabuhan Muat Negara Tujuan Ekspor No dan Tgl PEB Jumlah Volume Nilai Jakarta,................................... PT/CV.................................... (Direktur) Tembusan: 1. Dirjen Farmalkes, Kementerian Kesehatan; 2. Dirjen IKFT, Kementerian Perindustrian; 3. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 tentang KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14