PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

PERMEN Nomor 54-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis (Standard Indonesian Rubber/SIR) yang selanjutnya disebut Bokar SIR adalah bahan baku yang berasal dari pohon karet (Hevea brasiliensis) yang digunakan oleh Industri Crumb Rubber untuk memproduksi SIR. 2. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan di dalam negeri dan ditetapkan berdasarkan syarat-syarat keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan aspek ekonomi untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 3. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokar SIR, yang berpengaruh menurunkan mutu. 4. Kontaminan Ringan adalah Kontaminan yang berupa tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit, dan/atau daun pohon karet yang mengotori Bokar SIR. 5. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah Kontaminan yang berupa karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet, barang jadi lateks lainnya, afkiran kompon lateks, dan/atau barang jadi karet lainnya yang masuk ke dalam Bokar SIR. 6. Kontaminan Berat adalah Kontaminan yang berupa tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik, dan/atau Kontaminan lain yang tidak termasuk Kontaminan Ringan dan Kontaminan Vulkanisat Karet, yang masuk ke dalam Bokar SIR. 7. Industri Crumb Rubber adalah industri yang melakukan usaha atau kegiatan pengolahan Bokar SIR, melalui proses pembersihan, homogenisasi, pengeringan dan pengempaan. 8. Lokasi Perdagangan adalah lokasi transaksi Bokar SIR di Industri Crumb Rubber, pasar lelang, gudang pembelian atau lokasi lain. 9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokar SIR.\ 10. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Bokar SIR dalam skala mikro yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan. 11. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar. 12. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disingkat STR-UPPB adalah legalitas terdaftar UPPB yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perkebunan. 13. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokar SIR yang selanjutnya disingkat STPP-Bokar SIR adalah legalitas pendaftaran pedagang Bokar SIR yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan. 14. Petugas Penguji adalah petugas Industri Crumb Rubber yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan sortasi Bokar SIR. 15. Petugas Verifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu. 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 18. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan pengendalian mutu. 19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan. 20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 54-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34