PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara

PERMEN Nomor 52 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M- DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1197) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan. 3. Produk Batubara adalah barang yang berasal dari Batubara yang telah melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian. 4. Eksportir Terdaftar Batubara yang selanjutnya disebut ET-Batubara adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Batubara dan Produk Batubara. 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat dengan PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara. 9. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor. 10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara. 11. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes). 12. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. 13. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh. 14. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi menjadi sumber Batubara tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 18. Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIBATASI EKSPOR No Uraian Barang POS TARIF/HS Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara. 27.01 - Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi: 1 - - Antrasit 2701.11.00 - - Bituminous coal: 2701.12 2 - - - Batu bara bahan bakar 2701.12.10 3 - - - Lain-lain 2701.12.90 4 - - Batu bara lainnya 2701.19.00 5 - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara 2701.20.00 Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet. 27.02 6 - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi 2702.10.00 7 - Lignit diaglomerasi 2702.20.00 Tanah gemuk termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak 27.03 8 - Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi 2703.00.10 9 - Tanah gemuk diaglomerasi 2703.00.20 No Uraian Barang POS TARIF/HS Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon. 27.04 10 - Kokas dan semi kokas dari batu bara 2704.00.10 11 - Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk 2704.00.20 12 - Retort carbon 2704.00.30 13 Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya. 2705.00.00 14 Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali. 2706.00.00 Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik. 27.07 15 - Benzol (benzena) 2707.10.00 16 - Toluol (toluena) 2707.20.00 17 - Xilol (xilena) 2707.30.00 18 - Naftalena 2707.40.00 19 - Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250ºC dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86) 2707.50.00 - Lain-lain : 20 - - Minyak kreosol 2707.91.00 - - Lain-lain : 2707.99 21 - - - Carbon black feedstock 2707.99.10 22 - - - Lain-lain 2707.99.90 No Uraian Barang POS TARIF/HS Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya. 27.08 23 - Pek 2708.10.00 24 - Pek kokas 2708.20.00 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 20A

Pasal II